Profil Rizka Andalusia, Jubir BPOM yang Tangkis Hoaks Vaksinasi COVID
BPOM pastikan independen saat rilis EUA vaksin COVID-19
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lucia Rizka Andalusia tak pernah menyangka akan diberi kepercayaan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny F. Lukito, untuk berbicara ke publik dan menangkis hoaks soal vaksinasi COVID-19. Tidak mudah untuk membuat publik paham, sebab pandemik ini merupakan hal baru yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun.
Kepada IDN Times yang menghubunginya, Senin malam (18/1/2021), Lucia yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat di BPOM dipercaya menjadi jubir lantaran sudah sejak awal terlibat dalam penanganan pandemik COVID-19.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Rizka sebagai jubir vaksinasi pada 7 Desember 2020. Di dalam cuitan Kemenkominfo, Rizka diberi tugas menyampaikan informasi terkait legalitas dan perizinan vaksin COVID-19 serta kebijakan BPOM.
"Memberikan tanggapan, untuk isu terkait perizinan, keamanan, khasiat, serta mutu vaksin," demikian ditulis oleh Kemenkominfo.
Rizka menjelaskan, ide penunjukan jubir itu bermula dari rapat yang digelar oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
"KPC PEN membentuk tim untuk komunikasi publik. Dari KPC PEN meminta ke masing-masing lembaga terkait yaitu ke Kemenkes, BPOM, dan Bio Farma. Dari pimpinan lembaga menunjuk, yang ditunjuk itu saya karena kebetulan saya adalah yang menangani masalah vaksin ini mulai dari uji klinis, registrasi, karena posisi saya sebagai direktur registrasi obat," ungkap Rizka.
Rizka tidak menampik sejak menjadi jubir mewakili BPOM, ia kerap dikejar-kejar oleh media untuk memperoleh informasi. Ponselnya kerap berdering mulai dari pagi hingga malam hari.
"Pasti (dikejar-kejar media). Kadang-kadang saya jam 06.00 sudah harus on air di radio, malam jam 20.00 kadang harus siaran, wawancara di televisi. Belum juga pertanyaan-pertanyaan yang mengejar. Namun, di BPOM ada tim komlik (komunikasi publik), maka sering kali teleponnya gak langsung ke saya tapi ke tim itu dulu," tutur dia lagi.
Apa informasi yang kerap ditanyakan oleh publik selama masa pandemik dan proses vaksinasi ini?
Baca Juga: Jelang Vaksinasi, BPOM Diminta Objektif saat Rilis Izin Edar CoronaVac
1. Deretan pertanyaan yang sering disampaikan ke BPOM, termasuk independensi ketika rilis EUA
Rizka tercatat menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat berdasarkan keputusan Kepala BPOM Nomor KP.05.01.1242.01.19.0236 Tanggal 14 Januari 2019. Mengutip situs resmi BPOM, Rizka bertanggung jawab kepada Deputi I BPOM bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
Ia mengakui sejak ditunjuk menjadi jubir BPOM mengenai vaksinasi, pertanyaan bertubi-tubi datang. Sebagian besar mempertanyakan mengenai efikasi vaksin CoronaVac atau vaksin Sinovac yang diimpor langsung dari Tiongkok.
"Waktu sebelum pemberian EUA (izin penggunaan darurat) yang ditanyakan kapan (EUA keluar). Terus, apa kendalanya (agar EUA bisa dirilis). Pertanyaan lain yang disampaikan bagaimana nanti bila (vaksin) gagal," kata Rizka menyampaikan curahan hatinya.
Sering kali Rizka tak bisa menutupi kekesalannya. Alhasil, ia meminta kepada media agar tidak berandai-andai. Situasi vaksinasi yang kini sedang berjalan, katanya, dihadapi secara optimistis saja.
EUA untuk CoronaVac akhirnya dirilis pada 11 Januari 2021, dua hari sebelum Presiden Joko "Jokowi" Widodo disuntik vaksin pada 13 Januari 2021. Dalam pemberian keterangan pers, BPOM menyebut efikasi dari hasil sementara uji klinis tahap ketiga CoronaVac mencapai 65,3 persen. Jauh lebih rendah bila dibandingkan hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan oleh Turki yakni 91,25 persen.
Kepada IDN Times, Rizka juga tak menampik sering mendengar pertanyaan yang mempertanyakan independensi BPOM ketika merilis EUA. Hal itu dipicu lantaran Kementerian Kesehatan sudah menetapkan tanggal vaksinasi. Sementara, EUA ketika itu belum dirilis oleh BPOM.
"Ada pertanyaan mengenai itu. Sudah kami jelaskan bahwa kami me-report kepada pimpinan, Presiden, dan kami sering melakukan rapat koordinasi. Kalau rapat dengan KPC PEN dalam seminggu bisa dua kali. Waktunya bisa pagi, malam, bahkan hari Minggu pun kami rapat. Tujuannya kan agar koordinasi berjalan," katanya.
Pemilihan tanggal 13 Januari 2021 sebagai penetapan vaksinasi perdana juga sudah diketahui oleh BPOM. Maka, Rizka membantah dengan tegas bila BPOM ditekan agar secepatnya mengeluarkan EUA.
"Enggak (dipaksa menyesuaikan jadwal vaksinasi presiden). Kami sudah memprediksi tanggal segitu sudah selesai," tutur dia lagi.
Selain memperhatikan hasil uji klinis tahap ketiga di Bandung, BPOM juga berkoordinasi dengan mitranya di Turki dan Brasil. Dua negara itu juga melakukan uji klinis tahap ketiga vaksin CoronaVac.
Baca Juga: Menkes: Vaksinasi Tidak Akan Dilakukan Sebelum Keluar Izin BPOM