Puan: Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Puan sebut suksesnya Pemilu 2024 jadi tanggung jawab bersama
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, sejak awal pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan parlemen sudah sepakat pemilu bakal digelar pada 2024. Respons Puan itu sebagai jawaban tegas bahwa tidak ada upaya dari parlemen untuk menunda Pemilu 2024.
"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, Selasa (15/3/2022).
"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," kata dia lagi.
Posisi Puan berdiri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara menarik, karena ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang.
Dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu, Cak Imin menjelaskan, pemilu sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Bahkan, Cak Imin mengklaim memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar pemilu ditunda.
Apa kata PDI Perjuangan soal klaim big data yang disampaikan oleh Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan?
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu, Publik Ramai Tanyakan Klaim Big Data Luhut
1. DPR akan komitmen restui anggaran Pemilu 2024
Lebih lanjut Puan menyebut, DPR akan tetap berkomitmen untuk menyetujui anggaran Pemilu 2024. Puan menjamin pengucuran anggaran akan sesuai dengan tahapan pemilu.
"Jadi, kita tunggu saja. Ini kan anggota Bawaslu dan KPU belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapan serta akuntabilitasnya nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilantik di periode mendatang," kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa sudah membantah anggaran Pemilu 2024 belum diketok karena parlemen mendukung pesta demokrasi itu ditunda. Bahkan, kata Saan, pembahasan mengenai tahapan pemilu terus dilakukan secara intensif di antara Komisi II, KPU, pemerintah, Bawaslu, dan DKPP sebelum masuk ke proses reses.
Ia mengatakan, KPU sempat mengajukan anggaran Pemilu 2024 bakal mencapai Rp76 triliun. Ketika diajukan ke Komisi II, sejumlah anggota mengusulkan agar nominal anggaran itu dikurangi.
"Kami mengusulkan kepada KPU agar disisir ulang karena kenaikan (anggarannya) sangat tajam dibandingkan anggaran Pemilu 2019. Jangan sampai nanti ada kesan, ini kan baru anggaran untuk KPU, belum lagi (anggaran) untuk Bawaslu, belum nanti DKPP hingga pilkada," ungkap Saan kepada media, Kamis 10 Maret 2022, di Jakarta.
Ia menambahkan, saat KPU mengajukan anggaran mencapai Rp76 triliun, usulan tersebut belum sempat diajukan ke Komisi II DPR. Hal itu lantaran DPR sudah memasuki masa reses dan baru kembali bersidang pada 15 Maret 2022.
"Ketika kami dihadapkan pada agenda (pemilu), kita (Komisi II) juga dihadapkan pada proses fit and proper penyelenggara pemilu. Kami baru akan sidang lagi kemungkinan besar di masa persidangan mendatang," kata dia.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Yakin Sulit untuk Bisa Tunda Pemilu 2024, Kenapa?