Razman: Saya Gak Mau 'Bunuh Diri' Bela Demokrat KLB di Pengadilan

2. Razman klaim tak ada intervensi Istana ketika Moeldoko terpilih jadi ketum di KLB

Razman menduga selama ini Moeldoko tidak diberikan data-data yang benar mengenai persyaratan sebelum KLB digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021. Sebab, Moeldoko sifatnya ditawari oleh pentolan KLB menjadi ketua umum. 

"Jadi, kasihlah itu kebenaran soal siapa yang minang, berapa maharnya, apakah syarat untuk menyelenggarakan KLB dan ditunjuk jadi ketum sudah terpenuhi atau tidak. Kan seharusnya begitu," tutur Razman blak-blakan. 

Sementara, Darmizal dan Nazaruddin sejak awal menurutnya sudah yakin bisa memperoleh restu dari Kemenkum HAM. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan KLB, kata Razman, sudah lengkap.

Itu sebabnya Moeldoko menerima pinangan jadi ketum. Tetapi, keyakinan itu justru berubah menjadi kenyataan yang pahit.

Situasi menjadi lebih buruk lantaran beberapa pihak mengaitkan peristiwa KLB dengan Istana. Padahal, klaim dari Razman, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sama sekali tidak tahu menahu soal keterlibatan Moeldoko di KLB. 

"Selama saya mengenal Pak Moeldoko, tidak pernah sekali pun ada intervensi (soal KLB) dari pihak kekuasan. Contoh, ketika saya melaporkan ke polisi terkait perkara UU ITE atas nama Pak Moeldoko, laporan saya ditolak," ujarnya. 

Hal serupa, katanya lagi, terlihat dalam keputusan Kemenkum HAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, justru tak mengakui kepengurusan Demokrat yang dihasilkan dari KLB di Deli Serdang. 

"Sekarang, kalau mau Darmizal cs harus fair memberikan kebenaran, karena kalau tidak, reputasi yang sudah dibangun Pak Moeldoko bisa hancur. Kan membangunnya tidak gampang," kata dia. 

3. Tanpa data yang cukup, maka sama saja sudah kalah sebelum maju di pengadilan

Hal lain yang menyebabkan Razman mundur dari Demokrat kubu Moeldoko karena ingin menjaga reputasinya yang sudah terbangun selama puluhan tahun sebagai pengacara. Ia tak mau kalah di pengadilan dengan mudah melawan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran tidak lengkap secara administrasi.

Sebab, tugas utama Razman di pengadilan yakni membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa ada dasar hukum yang jelas untuk menggelar KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

"Kalau tanpa persiapan apa-apa, ya matilah saya," ujarnya. 

Di sisi lain, status Demokrat KLB yang tak memperoleh pengakuan dari Kemenkum HAM bisa membebani Moeldoko. Sebab, bila gugatan Demokrat kubu Moeldoko tak dikabulkan oleh majelis hakim di PN Jakpus, maka kecil pula peluang memenangkan gugatan bila dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Salah satu acuan majelis hakim di PTUN kan putusan di PN Jakpus itu," tutur dia lagi.