Rencana Kunjungan Komisi I DPR ke Qatar Dibatalkan Gegara Pandemik
Pada November 2020 lalu anggota DPR sempat kunker ke Ukraina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan rencana kunjungan koleganya ke Qatar pada pekan ini dipastikan batal. Pembatalan itu terjadi bersamaan dengan gencarnya pemberitaan mengenai rencana kunjungan kerja ke luar negeri di tengah pandemik COVID-19. Namun, menurut Syaifullah, batalnya kunker ke Qatar bukan disebabkan karena agenda tersebut disorot oleh publik.
"Sudah dibatalkan (rencana kunker) pekan lalu. Rencana itu dibatalkan karena bepergian di masa COVID-19 begini, gak enak," ujar Syaifullah ketika dihubungi oleh IDN Times pada Senin, 22 Februari 2021.
Ia mengaku sejak awal tidak ikut rombongan kunker dan telah melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal DPR. Syaifullah mengatakan, rencana kunker sempat berubah-ubah beberapa kali. Mulai dari ke Mesir, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab hingga Qatar. Beberapa kali perubahan itu terjadi karena informasi mengenai ketatnya protokol di negara tujuan.
Ia kemudian memberikan contoh protokol kesehatan ketika ingin berkunjung ke Turki. Menurut aturan dari otoritas setempat, mensyaratkan adanya tes swab PCR lima jam sebelum penerbangan. Bila tiba di sana lalu dinyatakan tertular COVID-19 maka harus menjalani isolasi di rumah sakit dengan biaya sendiri. Sedangkan, di Saudi masih memberlakukan aturan lockdown.
Lalu, apa agenda semula yang ingin dilakukan oleh anggota Komisi I selama di Qatar?
Baca Juga: KPK Duga Anggota DPRD Dibiayai Liburan ke Luar Negeri dari Meikarta
1. Anggota DPR mau ke Qatar untuk lakukan fungsi pengawasan
Rencana kunker ke Qatar itu diketahui lantaran surat yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin pada 10 Februari 2021 lalu bocor ke publik. Surat dengan nomor PWI/01959/DPR RI/II/2021 itu dikirimkan ke Duta Besar RI di Qatar, Ridwan Hassan.
Di dalam surat itu semula kunker dilakukan pada 28 Februari 2021 - 6 Maret 2021. Anggota Komisi I melakukan lawatan ke Qatar untuk melakukan fungsi pengawasan, terkait kebijakan pemerintah dan APBN. Ada pula untuk mengetahui pelaksanaan tugas duta besar dan perwakilan RI serta memastikan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia yang berada di luar negeri.
Namun, menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, surat itu dikirimkan ke Qatar baru terbatas untuk penjajakan.
"Pengajuan surat (kunker ke Qatar) dimaksudkan agar Komisi I dapat menyusun (sebagai panduan) rencana kegiatannya. Sampai saat ini surat itu belum ada jadwaban dari Pemerintah Qatar," kata Indra.
Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Dubes Ridwan, ia meminta publik untuk menanti respons dari DPR. "Saya kira kita sama-sama menunggu informasi lebih lanjut dari DPR," ujar Ridwan melalui pesan pendek kepada IDN Times.
Ridwan sendiri diketahui pada awal Februari lalu terpapar COVID-19. Namun, ia telah berhasil sembuh dan masih dalam tahap pemulihan.
Baca Juga: Survei KPK: Mayoritas Calon Kepala Dibiayai DonaturÂ