Satgas COVID-19: Pemda Boleh Sanksi Warga yang Tak Mau Divaksin Corona
Orang yang tak mau diberi vaksin COVID-19 didenda Rp5 juta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi warga yang enggan divaksinasi pada 2021. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan dan ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19.
"Pada prinsipnya, sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi. Sehingga, herd immunity bisa dicapai dengan lebih mudah," kata Wiku ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (24/12/2020).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia, maka ada sekitar 160 juta hingga 180 juta warganya yang menerima vaksin COVID-19. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), hanya 64,8 persen warga saja yang bersedia diberi vaksin.
Sebanyak 26,6 persen responden masih belum tahu apakah bersedia divaksinasi dan 7,6 persen menolak untuk diberi vaksin.
Lalu, bagaimana cara membujuk warga agar bersedia divaksin COVID-19?
Baca Juga: Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, BI Bantu Danai Pengadaan Vaksin
1. Pemerintah akan menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19
Wiku mengatakan akan ada program sosialisasi dan kampanye agar warga bersedia divaksinasi. Ia pun meminta agar warga saling bergotong royong dan saling melindungi.
"Tolong berpikir positif untuk saling melindungi. Kalau masyarakat tidak kompak, maka kita gak akan sukses untuk melindungi rakyat," ujar Wiku kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini tanpa menjelaskan apa program sosialisasi yang disiapkan pemerintah.
Pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu mengingatkan, bila masyarakat abai maka mereka akan merasakan kesulitan yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, ia meminta agar program vaksinasi dari pemerintah didukung warga.
Pada 16 Desember 2020 lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya mengubah kebijakannya dengan menggratiskan vaksin COVID-19. Kebijakan itu diumumkan usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikritik lantaran hanya menanggung 32 juta warga untuk mendapat vaksin gratis.
Namun, hingga kini belum diketahui bagaimana pelaksanaan teknis dari pemberian vaksin gratis tersebut ke publik.
Pada Selasa, 22 Desember 2020 lalu, Jokowi menjanjikan proses vaksinasi gratis itu bisa terealisasi pada awal 2021. Sementara, hingga kini Indonesia baru mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac Biotech, Tiongkok.
Meski peneliti di Brasil telah mengumumkan hasil awal uji klinis tahap ketiga, vaksin COVID-19 itu memiliki efikasi lebih dari 50 persen, tidak serta merta berpengaruh ke uji klinis di UNPAD, Bandung.
Ketua tim uji klinis vaksin, Kusnandi Rusmil akan menyerahkan hasil awal uji klinis tahap ketiga baru akan diserahkan ke Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) pada Januari 2021.
Baca Juga: Warga DKI Gugat Sanksi Tolak Vaksin Denda Rp5 Juta ke Mahkamah Agung