Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong dan Kabinda, Anies: Mundur Saja
Anies desak Kepala BIN Daerah Papua mundur
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, terlihat geram ketika mengomentari dokumen yang diduga merupakan pakta integritas yang diteken oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban.
Sebab, di dalam dokumen tersebut tertulis komitmen Yan Piet sebagai pembuat pakta, untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Pemilu 2024 di Kabupaten Sorong. Kontribusi suara yang harus didapatkan yakni minimal 60 persen + 1.
Dokumen pakta integritas itu diduga menjadi salah satu dokumen yang ditemukan ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap terhadap Yan, pada Senin lalu.
"Itulah contoh (perbuatan) yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara, ketika aparat negara tidak lagi bisa bersikap netral. Kemudian yang jadi korban adalah lembaga negara. Kalau itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara," ujar Anies di Bogor, Sabtu (18/11/2023).
"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, silakan keluar (dari posisi pejabat) negara. Mundur dari negara! Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk kepentingan dan aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan derajat negara," tutur dia lagi.
Sebab, bila sikap dan perilaku itu tetap dipertahankan, maka publik akan semakin tidak percaya kepada pemerintah dan instansi negara. Ia pun tidak mempermasalahkan bila masing-masing individu memiliki aspirasi untuk mendukung paslon tertentu. Asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Baca Juga: Batal Jadi Pembicara di UGM, Anies: Kampus Seharusnya Bersikap Netral
1. Anies desak Kepala BIN Daerah Papua mundur
Lebih lanjut, Anies kembali mendesak agar Kepala BIN Daerah Papua mundur dari jabatannya lantaran diduga kuat memihak salah satu paslon di Pemilu 2024. Padahal, sebagai prajurit TNI, ia seharusnya bersikap netral.
"Jadi, bila Kabinda punya aspirasi (memihak paslon tertentu), mundur saja dari posisi itu. Gak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjabat Kabinda, maka dia harus bersikap netral. Jadi, di situ kita akan perbaiki," ujar Anies menjanjikan seandainya menang Pemilu 2024.
Ia juga kembali menegaskan bahwa tidak ada yang melarang masing-masing individu untuk memiliki aspirasi dan pilihan politik. Namun, ia berpesan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk mewujudkan aspirasinya.
"Silakan orang punya aspirasi tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara," katanya lagi.
Ia menggarisbawahi, begitu seseorang dilantik dan mengucap sumpah jabatan maka tanda tangan, ucapan, dan perbuatannya bukan lagi atas nama pribadi. Itu semua atas nama negara.
Baca Juga: Jadi Bakal Capres dengan Aset Terkecil, Anies Ngaku Andalkan Relawan