Tanggapan KPK soal Desakan Menelusuri Dugaan Mahar Sandiaga Uno
KPK bisa menindak jika Sandiaga menggunakan uang rakyat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dugaan soal pemberian mahar oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno akhirnya membuat publik mendesak agar hal itu turut ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan cuitan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, mantan Wakil Gubernur DKI itu disebut memberikan mahar senilai Rp1 triliun untuk dua partai, yakni PKS dan PAN. Masing-masing disebut Andi menerima Rp500 miliar.
Informasi itu Andi dengar langsung dari para petinggi Partai Gerindra seperti Fadli Zon, Sufmi Dasco Ahmad, dan Fuad Bawazier pada 8 Agustus lalu. Alhasil, publik pun sudah kadung heboh. Andi kemudian menuding dasar Prabowo memilih Sandi karena ia berhasil menaklukan kedua partai itu usai memberi mahar.
Kini yang jadi pertanyaan bisa kah KPK menangani dugaan pemberian mahar oleh Sandi?
Baca Juga: Uang Rp500 M Sandiaga untuk Mahar? KPU: Silakan Dibuktikan!
1. KPK tidak bisa masuk kalau tidak ada bukti Sandi menggunakan dana rakyat
Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, lembaga anti rasuah tidak bisa menyentuh dugaan pemberian mahar yang dilakukan oleh Sandi ke PAN dan PKS. Itu menjadi ranah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"KPK baru bisa masuk apabila ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan mengambil sesuatu dari jabatan sebelumnya untuk kepentingan itu (Pilpres) nah itu baru bisa," ujar Saut yang ditemui di gedung KPK pada Senin malam (13/8).
Lagipula, dalam sudut pandang Saut, dari pemberitaan media, Sandiaga memberikan uang itu kepada partai politik yang menjadi bagian dari koalisinya.
"Intinya ketika itu (mahar) diberikan ke partai politik dan itu sesuai dengan aturan di KPU maka KPK gak bisa masuk di situ," kata dia lagi.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada publik untuk mengecek aturan yang berlaku mengenai batasan dana kampanye yang boleh disumbang oleh perorangan dan perusahaan.
"Kan ada ketentuannya tuh kalau yang menyumbang perorangan itu batas maksimalnya berapa, sedangkan kalau perusahaan berapa (yang boleh disumbang)," tutur dia.
Baca Juga: Bawaslu: Sandiaga Bisa Dicoret Jika Benar Memberikan Mahar