Profil Fahri Hamzah, Politikus Anti-Jokowi yang Dukung Prabowo-Gibran
Dulu sering kritik Jokowi, sekarang dukung Prabowo-Gibran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat periode (2014-2019), lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1971. Fahri pernah menjadi staf ahli MPR (1999-2002) dan ketua umum organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Politikus dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) ini dulunya tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, ia justru menjadi pendukung pasangan calon nomor 02 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Fahri Hamzah dikenal karena pandangan kritisnya terhadap pemerintah. Saat ini, ia kembali menjadi sorotan publik karena pernyataannya meminta Indonesia bersatu.
Politikus yang pernah mendapatkan julukan ‘singa parlemen’ oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo itu mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya memilih capres-cawapres pada 14 Februari 2024.
Berikut adalah profil Fahri Hamzah yang IDN Times himpun dari berbagai sumber!
Baca Juga: NasDem Ingatkan Fahri Hamzah Jangan Berlebihan Jilat Prabowo-Gibran
1. Profil Fahri Hamzah
Fahri Hamzah lahir di Sumbawa dari suami-istri bernama H Hamzah Ahmad dan Nurjannah. Orangtua Fahri bekerja sebagai pembuat kopi khas Sumbawa.
Sejak kecil, ia sudah belajar membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kopi hingga permen di sekolahnya.
Tahun 1996, ia menikah dengan Farida Briani dan dikaruniai lima anak, yaitu Fayha Haniya, Keneisya, Faris Nabhan, Farah Nashita, dan Fayqa Hanifa.
Fahri terlibat sebagai aktivis 98 yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan sebagai Presiden RI.
Setelah kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998, nama Fahri Hamzah mulai dikenal masyarakat Indonesia karena menjadi anggota legislatif terpilih perwakilan NTB.
Saat menjabat sebagai anggota DPR RI, Fahri pernah mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan korupsi di Indonesia tidak berhasil ditangani.
Baca Juga: Fahri Hamzah Tolak Mentah 2 Poros Koalisi: Bisa Timbulkan Konflik