Alasan Kemendagri Wajibkan Papua Barat Terapkan Satu Data Kependudukan
Mempermudah akses masyarakat di berbagai layanan publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, tengah mempercepat terwujudnya satu data kependudukan sebagai salah satu amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Hal itu diungkapkan Zudan pada pengarahan umum Rapat Koordinasi Teknis Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kaimana, Papua Barat, Kamis, 9 Juni 2022.
"Satu Data Indonesia itu isinya satu data kependudukan, satu data keuangan, satu data geospasial, satu data statistik, dan seterusnya," ungkap Zudan.
Selain itu, Zudan mendorong semua Dinas Dukcapil di Papua Barat segera menerapkan satu data kependudukan dengan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, untuk mengakses data Dukcapil demi mempermudah penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan publik.
"Dengan dipakainya data Dukcapil, khususnya NIK (Nomor Induk Kependudukan), oleh berbagai lembaga akan menimbulkan banyak manfaat bagi para pengguna. Minimal mereka tidak perlu mengumpulkan atau mencari data sendiri. Silahkan manfaatkan data Dukcapil untuk verifikasi dan validasi (verivali) berbasis NIK," ujar dia.
Baca Juga: 200 Juta Data Dukcapil Hilang? Kemendagri: 272 Server Usianya 10 Tahun
1. Satu data kependudukan dapat mempermudah akses masyarakat di berbagai layanan publik
Menurut Zudan, satu data kependudukan sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Semua platform layanan publik nantinya dapat menggunakan satu nomor yang sama, terlepas dari beragamnya jenis layanan publik yang disediakan platform layanan.
"Sekarang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menggunakan satu data nomor induk pendudukan (NIK). Juga nomor induk mahasiswa menggunakan NIK. Ini yang sedang terus kita kerjakan,” kata Zudan.
Selama ini, kata dia, setiap lembaga penyedia layanan publik memang memiliki datanya sendiri-sendiri. Data inilah yang harus dipadupadankan dengan data Dukcapil.
"Perlu diverifikasi dan divalidasi dengan NIK sehingga terungkap 'who you are' dari penggunanya sebagai basis data operasional. Seperti bank perlu mengakses data NIK untuk proses e-KYC atau 'electronic know your customer' calon nasabahnya," ujar Zudan.
Baca Juga: Demi Pasien, Dukcapil Kediri Kerja Sama dengan RSUD