TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menko Mahfud dan Mendagri Tito Sambangi Museum Tsunami Aceh

Mendagri ingatkan penjabat daerah tidak korupsi

Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Banda Aceh, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian berkunjung ke Museum Tsunami Aceh, yang terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (22/12/2022).

Keduanya berkunjung ke Museum Tsunami Aceh usai memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Aceh di pendopo Gubernur Aceh.

Usai melihat ke dalam museum, Mahfud yang merupakan Ketua Pengarah BNPP bersama Tito melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh dengan datang ke Universitas Syiah Kuala.

Baca Juga: Mendagri Tito: Jangankan 1 Pulau 1 Karang Pun Jadi Titik Batas Negara

1. Mendagri singgung soal banyaknya penjabat daerah di Aceh

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Di Univeritas Syah Kuala, Mahfud memberikan kuliah umum kebangsaan dengan tema "Peran Kampus Dalam Merawat Keberagaman dan Kebangsaan, di Gedung AAC Dayan Dawood Syiah Kuala. Kuliah umum ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dan seluruh jajaran di kampus, tapi juga para pejabat daerah setempat. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Baznas.

Sebelumnya di pendopo Gubernur, Mendagri Tito menjelaskan tentang banyaknya penjabat (Pj) yang memimpin daerah saat ini. Bahkan di Aceh, dari 23 daerah, 21 dipimpin oleh penjabat kepala daerah, termasuk gubernurnya.

2. Kehadiran penjabat daerah harus jadi momentum untuk perbaikan manajemen daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Tito mengatakan, banyaknya penjabat kepala daerah sebagai konsekuensi dari lahirnya UU Pilkada. Di mana penjabat-penjabat untuk tingkat gubernur ditetapkan Presiden, sementara penjabat-penjabat tingkat kabupaten dan kota ditetapkan oleh Mendagri.

Menurut Tito, dengan kehadiran penjabat-penjabat daerah ini maka harus ada perbaikan sekaligus momentum perbaikan manajemen keuangan daerah. 

Baca Juga: Cek Pulau Terluar Indonesia, Mahfud dan Tito Mendarat di Pulau Rondo  

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya