TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Strategis Tapi Rawan, 12 Pulau Terluar Jadi Perhatian Utama Pemerintah

Sekretaris BNPP menyebut Satgas Khusus sudah mulai bekerja

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud

Banda Aceh, IDN Times - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengungkapkan, usai mengecek kondisi Pulau Rondo di ujung barat wilayah Indonesia, selanjutnya BNPP akan memantau persiapan peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan pada 2023.

"Yang satu sudah hampir rampung di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat," ujar Restuardy di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Selain ke PLBN di Jagoi Babang, pada 2023 BNPP juga mengagendakan ke PLBN di Serasan, Sebatik, lalu ke Yetetkun Provinsi Papua Selatan, dan ke PLBN di Nusa Tenggara Timur.

"Ini yang menjadi rangkaian kunjungan kita nanti di 2023," ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu 21 Desember 2022, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Pengarah BNPP yang juga Menko Polhukam Mahfud MD, beserta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendatangi Pulau Rondo, pulau pertama di ujung barat wilayah NKRI. Pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang berbatasan langsung dengan India.

Baca Juga: Cek Pulau Terluar Indonesia, Mahfud dan Tito Mendarat di Pulau Rondo  

Baca Juga: Mendagri Tito: Jangankan 1 Pulau 1 Karang Pun Jadi Titik Batas Negara

1. Pemerintah beri perhatian khusus untuk 12 pulau terluar yang paling rawan

Pulau Rondo (Dok. BNPP)

Menurut Restuardy, ada 111 pulau yang masuk kategori pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, berdasarkan Keppres No.69. Dari jumlah itu, 12 pulau memiliki potensi kerawanan, termasuk Pulau Rondo.

"Pertama karena posisinya yang strategis, ada potensi untuk kegiatan ilegal di sana," kata Restuardy.

Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 12 pulau itu dengan menempatkan Satgas Pamputer.

Di Pulau Rondo sendiri, kunjungan BNPP untuk memperbaiki sarana dan prasarana barak, mess, termasuk dermaga.

"Ini yang perlu kita rencanakan ke depan, tapi terkait untuk instalasi air bersih dan perbaikan ini diharapkan Kementerian PUPR yang juga ikut bersama rombongan, bisa merencanakan dan kita masukan dalam program 2023. Untuk listrik Baznas RI yang juga turut dalam rombongan ini, akan menyumbangkan instalasi atau panel surya yang nanti akan menjadi sumber listrik untuk Pamputer Pulau Rondo," papar Restuardy.

2. Satgas Khusus untuk mengecek status pulau-pulau terluar sudah mulai bekerja

Titik kilometer 0 Indonesia di Sabang, Aceh (IDN Times/Sunariyah)

Terkait Pulau Widi yang sebelumnya viral karena masuk situs lelang, Restuardy mengatakan, pemerintah telah membentuk satgas untuk melakukan pengecekan terhadap kasus-kasus yang sama seperti itu.

"Saya kira nanti kita tunggu, satgas sedang menghitung berapa bentuk pulau-pulau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, intinya bahwa tidak ada penjualan pulau. Yang ada adalah bentuk investasi yang ditawarkan, bentuk kerja sama yang ditawarkan kepada pihak investor, itulah yang dilakukan oleh perusahaan investor untuk yang di Widi," ujarnyna.

Adapun soal Satuan Tugas Khusus yang akan dibentuk untuk mengecek status pulau-pulau terluar di Indonesia, Restuardy mengatakan, Satgas Khusus tersebut telah dibentuk, dan sudah mulai bekerja.

"Satgas sudah mulai bekerja," ujarnya singkat terkait hal ini.

Baca Juga: BNPP Luncurkan 3 Prangko Seri PLBN, Tanda Wilayah Kedaulatan RI   

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya