Awas! Tempat Usaha Bakal Ditutup Jika Langgar PPKM Darurat 

2. Kepala daerah bisa diberhentikan sementara jika tak terapkan PPKM Darurat

Selain sanksi kepada pelaku usaha, Tito juga akan memberikan sanksi sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota, yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat.

Tito menyampaikan, apabila kepala daerah tidak melaksanakan aturan yang ia berikan, maka bisa dikenakan sanksi teguran hingga pemberhentian sementara.

"Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tulis Instruksi Mendagri tersebut.

3. Masyarakat akan dikenakan sanksi jika langgar aturan PPKM Darurat

Selain itu, dalam Instruksi Mendagri ini juga dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi kepada masyarakat jika ada yang melanggar aturan di PPKM Darurat. Berikut isinya:

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

3) Peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta

4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.