DPR Ajak Pemerintah Mencari Solusi Terbaik dari Gerakan Indonesia tanpa Pacaran

2. DPR sambut baik rencana Kementerian PPPA revisi UU

Pernikahan dini yang kini menjadi polemik di Indonesia, kata Ali, DPR RI, terutama Komisi VIII, mendorong kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk melakukan revisi UU 174 tentang perkawinan. Namun, ia menyarankan pemerintah harus lebih hati-hati dalam pembahasan revisi UU tersebut.

“Kajian yang mendalam terhadap UU itu dari aspek sosiologisnya, dari aspek ke politisnya, dari aspek filosofinya, dan juga aspek-aspek legalitasnya itu perlu dilakukan, sehingga perlu adanya kehati-hatiaan dalam membahas itu,” kata Ali.

3. DPR juga akan mendorong kementerian lainnya untuk revisi UU

“Nah itulah perlu DPR mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kajian itu bersama stakeholder yang lain,” jelasnya.

4. Revisi UU harus ada kajian mendalam

Menurut Ali sendiri, dalam perkara pernikahan dini ini, harus ada kejelasan sisi mana yang akan disoroti untuk direvisi. Pengertian dewasa sendiri ada yang 18 tahun, 19 tahun, bahkan menurut hukum perdata adalah 21 tahun.

“Nah oleh karena itu yang mau disoroti itu dari sisi apanya. Kan anak bagi konsep sosiologi Indonesia, kan anak bisa jadi potensi ekonomi. Masyarakat pertanian, masyarakat di mana-mana itu kan anak jadi potensi ekonomi,” ucap Ali.

Sehingga, lanjutnya, dalam kasus revisi UU tentang perkawinan yang akan menaikkan usia, harus ada kajian mendalam, agar anak juga tidak menjadi kajian ekonomi jangka pendek, melainkan memilih kemandirian jangka panjang.