TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Fadjroel Pasang Badan Lagi Buat Jokowi Soal Presiden Tiga Periode

Amien Rais sebut Jokowi punya skenario untuk jabat 3 periode

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, menanggapi pernyataan Pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menyebut ada skenario untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Mengenai hal itu, Fadjroel membantahnya. Menurutnya, Presiden Jokowi tetap mengikuti konstitusi di mana masa jabatan presiden hanya dua periode.

"Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden dua periode," kata Fadjroel dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).

Baca Juga: Pakar Hukum: Gaya Politik Presiden Jokowi dan Soeharto Sama

1. Amien Rais sebut Jokowi miliki rencana skenario jabatan presiden tiga periode

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sebelumnya, Amien Rais mengkritik tentang polemik kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut Amien, itu adalah salah satu langkah Jokowi untuk merangkul Partai Demokrat dan menambah kekuatan.

"Kalau kita berikan rezim ini kekuatan yang tidak bisa dikritik lagi, oposisi dibasmi, tak ada lagi demokrasi. Jadi kita betul-betul akan mengalami ya kehancuran politik kita bahkan juga berbangsa yang lebih berat lagi," kata Amien seperti dalam sebuah video yang ditayangkan di akun Instagram-nya @amienraisofficial, Senin (15/3/2021).

"Saya meminta saudara-saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan ploting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?" lanjut Amien.

Kemudian, Amien menyampaikan skenario yang ia duga akan digunakan Jokowi untuk memuluskan jabatan tiga periode. Pertama, Amien mengatakan bahwa Jokowi akan meminta digelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu, dua, pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," jelas Amien.

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Jokowi ke depannya. "Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun," kata Amien.

2. Jokowi pernah menentang wacana jabatan presiden tiga periode

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sekitar akhir 2019, perpolitikan Tanah Air sempat diramaikan dengan munculnya wacara amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu wacana yang menuai sorotan ialah masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang disuarakan anggota DPR dari Fraksi NasDem.

Wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari Demokrat, PKS, Golkar, hingga Jokowi. Isu ini kembali muncul di permukaan setelah ramainya polemik soal kudeta Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden Jokowi sempat menyatakan tidak setuju dengan usulan mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945. Menurut Jokowi, usulan tersebut sama saja dengan menampar wajahnya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Jokowi menyampaikan, sejak awal sudah ragu dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945 tersebut. Ia ragu sebab amandemen bisa melebar kemana-mana.

"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara. Apakah tidak melebar kemana-mana? Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar Jokowi.

"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," lanjut dia.

Baca Juga: Pakar: Ambil Alih Demokrat Bisa Muluskan Rencana Presiden 3 Periode

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya