TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

IDI: Vaksin Nusantara Bukan Persoalan Nasionalisme tapi Prosedur!

IDI juga sebut Vaksin Nusantara bukan dari Indonesia

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih meminta pengembangan Vaksin Nusantara tetap harus mengedepankan protokol dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut dia, pengembangan vaksin COVID-19 ini tak boleh hanya mengedepankan rasa nasionalisme maupun niat baik.

"Prosedur dan protokol (pengembangan vaksin) harus disesusaikan. Jangan hanya kita berpikir niat baik, nasionalisme lalu sudahlah, protokolnya cincailah. Gak bisa begitu," kata Daeng dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga: Satgas: Vaksin Nusantara Dikembangkan di AS, Uji Coba di Indonesia

1. IDI soroti soal prosedur dan protokol uji klinis Vaksin Nusantara

Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat)

Daeng menegaskan semua pihak tentu sepakat untuk mendorong produksi vaksin COVID-19 dalam negeri. Hanya saja, lanjutnya, yang dikritisi saat ini adalah prosedur dan protokol dari vaksin yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu.

"Ini masalah prosedur dan protokol yang kita bicarakan, kita diskusikan sebenarnya. Jadi mari kita fokus pada prosedur dan protokol yang benar dalam pengembangan vaksin," ucap dia.

Baca Juga: IDI Khawatir Polemik Vaksin Nusantara Bikin Publik Ragu akan Vaksinasi

2. IDI tidak setuju Vaksin Nusantara dikaitkan gagasan nasionalisme

Infografis Vaksin Nusantara. (IDN Times/Sukma Shakti)

Daeng melanjutkan selama ini, IDI juga tidak setuju dengan gagasan nasionalisme yang disematkan pada Vaksin Nusantara. Sebab, menurut Daeng, vaksin tersebut juga bukan berasal dari Indonesia.

"Jadi marilah, kalau kita mau sama-sama jujur, terbukalah. Jadi yang kami soroti bukan nasionalisme, niat baik, tapi yang kami soroti adalah protokol. Protokol ini di Indonesia yang melakukan penilaian hanya BPOM," tuturnya.

3. IDI bantah BPOM tak profesional

IDN Times/Helmi Shemi

Kemudian, Daeng menyinggung tentang penilaian beberapa pihak yang menyebut BPOM tidak profesional. Dia mengatakan, jika BPOM tidak profesional, maka obat dan vaksin yang saat ini tersebar di Tanah Air bakal tak karuan.

"Kalau kita bilang BPOM gak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan, vaksin yang jumlahnya ribuan, jutaan," kata Daeng.

Baca Juga: Satgas: Vaksin Nusantara Dikembangkan di AS, Uji Coba di Indonesia

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya