Ini 5 Faktor Kenapa Calon Kepala Daerah Rawan Korupsi
Sudah banyak calon kepala daerah petahana terjaring OTT KPK, lho!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 wilayah, sejumlah calon kepala daerah petahana terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada yang terang-terangan mengaku korupsi untuk modal kampanye, ada pula yang membantahnya. Namun tak bisa dipungkiri, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah memang tidak gratis. Bahasa politiknya, tak ada makan siang yang gratis.
Tingginya ongkos kampanye inilah yang agaknya menjadi salah satu faktor calon petahana menilap duit negara. Selain itu ada faktor lain yang membuat calon petahana menyelewengkan duit rakyat. Berikut di antaranya:
Baca juga: Pilkada 2018: Bayang-bayang OTT Hantui Calon Kepala Daerah Petahana
1. Tingginya mahar politik
Peneliti Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarto mengatakan mahar politik lazim terjadi menjelang Pilkada. Dan mahar yang diminta partai politik biasanya tinggi sekali.
“Nilainya lumayan besar. Biaya mahar ini yang menjadi salah satu pendorong korupsi politik,” kata Gulfino di Bakoel Koffie, Rabu (21/2).
Tingginya biaya mahar politik ini antara lain memicu para calon kepala daerah petahana memanfaatkan dana APBD untuk keperluan politik mereka.
Baca juga: Ramai-ramai Calon Petahana Terjaring OTT KPK, Partai Minta Aturan Ini Direvisi