Jika Partai Demokrat Gabung Pemerintah, Demokrasi Bisa Rusak
Pengamat menilai tak akan ada lagi penyeimbang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjadi salah satu langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk merangkul oposisi.
Namun, Ujang mengatakan jika oposisi semakin berkurang dan hanya menyisakan PKS, maka hal itu sama saja dengan membunuh demokrasi di Indonesia.
"Mungkin saja, oposisi ingin dihabisi agar pemerintah aman. Namun, hal tersebut akan merusak demokrasi, karena tak ada check and balance," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Usai KLB Sumut, Nasib Partai Demokrat Ada di Kemenkum HAM
1. Kudeta Partai Demokrat dinilai menjadi langkah Jokowi untuk merangkul oposisi
Menurut Ujang, kasus kudeta Partai Demokrat ini bisa saja menjadi strategi Presiden Jokowi untuk menghabisi lawan politik. Sehingga, partai oposisi bisa pergi menuju sisi pemerintah semua.
"Partai-partai koalisi sudah bertekuk lutut, dan oposisi juga dipecah, ditaklukkan serta dikudeta," ujar Ujang.