Jokowi Minta Data Pusat dan Daerah Disinkronkan agar Bansos Lancar
Jokowi minta BPKP awasi peningkatan kualitas data
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta persoalan akurasi data segera dituntaskan. Sebab, hal itu berdampak besar, terutama pada penyaluran bantuan sosial atau bansos.
"Contoh data bansos yang tidak akurat tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Baca Juga: Banyak Program Tak Jelas Targetnya, Jokowi: Yang Mau Disasar Apa?
1. Jokowi minta BPKP kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah
Selain itu, Jokowi juga menyoroti perbedaan data di pusat dan daerah yang tidak sama. Karena itu, dia meminta agar sinkronisasi data pusat dan daerah segera diperbaiki.
Ia pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.
"Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki, gunakan, manfaatkan," perintah Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Saya Tidak Akan Toleransi pada Penyelewengan Anggaran