Jokowi Minta DPR Hapuskan Pasal Penghinaan Presiden dari RKUHP
DPR buat pasal tersebut bukan untuk Jokowi saja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (23/9). Pertemuan Jokowi dan para pimpinan serta anggota DPR tersebut guna membicarakan RKUHP.
Dalam pertemuan itu, Jokowi rupanya menyampaikan kepada DPR bahwa ia tak permasalahkan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ia meminta DPR untuk menghapuskan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Juga: YLBHI Sebut Pasal Zina RKUHP Berpotensi Mengatur Moral Orang lain
1. Jokowi ingin pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan
Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, Johnny G Plate, mengatakan bahwa memang benar Jokowi meminta pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan. Alasannya, Jokowi merasa tak keberatan apabila pasal tersebut dihapuskan.
"Terhadap dirinya sendiri, Pak Jokowi tidak keberatan penghapusan pasal tersebut, namun bagaimana terhadap Presiden berikutnya," kata Johnny saat dihubungi IDN Times, Selasa (24/9).
Menurut Johnny, meski Jokowi tak keberatan, tetapi harus tetap melihat untuk Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.
"Terhadap Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tentu juga perlu memperhatikan etika dan budaya Indonesia yang umum diterima, yakni saling hormat menghormati, bukan saling mencerca dan saling menghina," jelasnya.
Baca Juga: DPR RI Tunda Pengesahan 4 RUU Setelah Diminta Presiden Jokowi