TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Putuskan Ibu Kota Akan Dipindah ke Luar Jawa

Jokowi tidak ingin pembangunan Jawa-sentris

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali membahas wacana tentang pemindahan Ibu Kota. Hal itu dilakukan dalam rapat terbatas (ratas) dengan para Menteri Kabinet Kerja di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Di dalam ratas hari ini, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan tiga alternatif lokasi pemindahan ibu kota. Di dalam rapat itu pula, Jokowi menyetujui bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Fadli Zon Sebut Video TKN Salam ‘Siap Presiden’ ke Jokowi, Dagelan 

1. Jokowi putuskan ibu kota di luar Pulau Jawa

Instagram/Weareinacraft

Dalam rapat, Bambang menyampaikan tiga alternatif lokasi pemindahan ibu kota. Pertama, tetap di Jakarta. Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan ke luar Jakarta tetapi masih di kawasn Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Dari ketiga alternatif yang ditawarkan itu, rupanya Jokowi menyetujui pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," sambungnya.

2. Alternatif pertama: ibu kota tetap di Jakarta

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Bambang sempat menyampaikan alternatif ibu kota tetap berada di Jakarta. Namun pusat pemerintahan hanya akan difokuskan di seputaran Istana dan Monas saja.

"Ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," jelas Bambang.

3. Alternatif kedua: pusat pemerintahan hanya berjarak sekitar 50-70 dari Jakarta

Dok. Pribadi

Alternatif kedua, yaitu pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta. Tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta alias di sekitar Jabodetabek.

"Ini mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia. Opsi ini tentunya menarik, ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi Masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta," terang Bambang.

Baca Juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Harus Direncanakan Matang

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya