TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan Kebijakan

Pemerintah tetap mengandalkan PPKM mikro

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan teknis bantuan sosial 2021 (Youtube.com/SekretariatPresiden)

Jakarta, IDN Times - Kasus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, penambahan kasus harian COVID-19 per 24 Juni 2021 mencapai 20.574 kasus. Meski begitu belum ada kebijakan baru dari pemerintah.

“Untuk sementara belum ada perubahan. Sesuai arahan presiden, penerapan di lapangannya yang harus dipastikan berjalan sebaik mungkin,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadir Effendy, saat dihubungi IDN Times, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: KPK Periksa 11 ASN Bandung Barat terkait Kasus Korupsi Alat COVID-19

1. DKI Jakarta penyumbang kasus terbanyak hari ini

Mural pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian virus corona hari ini, yaitu 7.505 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 4.384 kasus, Jawa Barat 3.053 kasus, dan Jawa Tmur 945 kasus.

Selain itu, kasus aktif COVID-19 di tanah air juga semakin meningkat. Hari ini, kasus aktif di Indonesia meningkat 11.018 kasus, sehingga angka kasus aktif mencapai 171.542 kasus.

Dibandingkan data per 23 Juni 2021, kasus aktif hari ini meningkat cukup banyak. Bedasarkan data 23 Juni, kenaikan kasus aktif COVID-19 sebanyak 7.838 kasus.

2. Jokowi sebut PPKM mikro kebijakan yang paling tepat karena tidak mematikan ekonomi rakyat

Pernyataan Presiden RI Joko (Jokowi) Widodo terkait Penanganan COVID-19 pada Rabu (26/6/2021). (youtube.com/SekretariatPresiden)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan pernyataan atas desakan masyarakat yang meminta pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown.

Jokowi menegaskan pemerintah masih memilih untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi menilai kebijakan PPKM mikro tepat diberlakukan karena kebijakan tersebut efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19 tanpa mengorbankan perekonomi masyarakat.

"Kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi.

Baca Juga: Jokowi: Relawan Jokowi Itu Seksi, Bisa Antar Saya Presiden 2 Periode

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya