TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kata Satgas soal Anggota DPR dan Keluarganya Terima Vaksin

Anggota DPR dapat jatah vaksin dari Kemenkes

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, menanggapi adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan vaksin COVID-19 dari pemerintah. Menurut Wiku, vaksin memang diperuntukkan kepada wilayah yang padat dan berisiko tinggi. Sehingga, jika semua orang di wilayah itu divaksin, maka akan lebih baik.

"Siapa pun yang ada di dalamnya, semakin cepat divaksin,  kontribusi pada kasus Indonesia besar sekali. Turunnya jauh sekali. Kalau vaksinnya efektif dan harus dibuktikan menimbulkan kekebalan yang sekarang belum diperiksa," kata Wiku kepada wartawan di Gedung Graha BNPB, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Anggota DPR Dapat Vaksin COVID-19, Sufmi Dasco: Gak Ada yang Ditutupi

1. Risiko wilayah jadi indikator, bukan institusi

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan situasi penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Wiku, dalam vaksinasi jangan hanya dilihat dalam satu kantor saja atau institusi. Namun, harus dilihat secara keseluruhan di wilayah mana mereka berada.

"Terlalu mikro kalau dilihat satu kantor. Kalau mau yang paling mikro, cocok dilihat satu wilayah kota, misalnya Jakarta. Karena tujuannya membentuk herd immunity," tutur Wiku.

Wiku menambahkan, herd immunity bisa dibentuk secara bertahap, mulai dari wilayah yang kecil hingga besar.

"Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota, menurut saya, atau aglomerasi Jabodetabek, terus baru provinsi, hingga pulau. Itu yang harus dilakukan," jelasnya.

2. DPR dan keluarganya mendapatkan jatah vaksinasi dari Kemenkes

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sementara, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku anggota DPR memang mendapatkan jatah vaksin dari pemerintah. Dia memastikan tidak ada yang ditutupi dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada DPR dan anggota keluarganya.

"Kami sedang reses, sehingga jadwalnya itu sudah diberikan oleh Kemenkes, termasuk DPR, sehingga jadwal itu harus dilaksanakan," katanya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (26/2/2021).

Dasco menjelaskan, karena DPR sedang masa reses, informasi jadwal vaksinasi pun dibagikan dari Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR ke fraksi-fraksi. Selanjutnya, fraksi menyalurkan jadwal vaksinasi tersebut ke para anggotanya.

"Jadi, tidak benar vaksinasi ini tertutup. Enggak ada yang ditutupi, vaksinasi ini program pemerintah kok," ujar Dasco.

Dia membenarkan anggota keluarga DPR juga mendapat jatah vaksinasi. Hal itu sesuai dengan jatah yang diberikan oleh Kemenkes.

"Kami mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR, jadi alokasi itu dari Kemenkes," katanya.

Baca Juga: Ini Daftar Lokasi Vaksinasi untuk Lansia di DKI Jakarta

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya