Komisi I DPR Ungkap Kondisi Pengadaan Alutsista di RI Seperti Ini
Pembelian tidak disertai dengan reparasi atau garansi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Hillary Lasut mengungkapkan tentang sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Dia mengatakan, ketika pemerintah membeli dan melakukan pengadaan alutsista, ternyata tidak disertai dengan reparasi atau garansi free servisnya. Sehingga, pemerintah harus menambah anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista pertahanan tersebut.
"Karena di Indonesia, penganggaran untuk pemeliharaan itu dibedakan modulnya. Akhirnya selama ini pengadaan hanya dilakukan untuk barangnya saja dan unitnya saja, tidak bersamaan dengan pemeliharaannya. Sehingga buat saya sangat disarankan sekali (pengadaan unit beserta pemeliharaan)," kata Hillary kepada IDN Times, Kamis (22/4/2021).
Baca Juga: [BREAKING] Panglima TNI: Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402 Dibantu 3 Negara
1. Anggaran untuk pertahanan negara harus dievaluasi
Melihat insiden hilangnya kapal selam milik TNI Angkatan Laut (AL) KRI Nanggala-402, Hillary berharap, hal itu menjadi evaluasi untuk pemerintah, khususnya bagi anggaran pertahanan. Dia mengatakan, peristiwa ini bisa mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuat kebijakan yang win-win solution soal anggaran pertahanan.
"Bagaimana penganggarannya, bagaimana pertanggungjawabannya yang bisa sekaligus melindungi dan memberikan jaminan keselamatan terbaik buat alat-alat tempur, buat para pengendara, buat para operator dari pesawat dan kapal-kapal perang yang RI adakan dan beli," jelas Hillary.
Baca Juga: Kapal Selam TNI AL KRI Nanggala-402 Hilang Kontak di Perairan Bali