TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KSP Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Soal Kehalalan Vaksin COVID-19

KSP minta masyarakat dukung pemerintah

Ilustrasi imunisasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan pemerintah melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk memastikan informasi yang cukup tentang vaksin COVID-19.

Ia menyampaikan, pemerintah menghargai upaya berbagai pihak yang tengah mencari tahu kehalalan vaksin COVID-19. Namun, Rumadi meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi terhadap penolakan vaksin, sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait.

"Pemerintah ingin ada keterbukaan informasi terkait produksi vaksin," kata Rumadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Baca Juga: Miris, Jokowi Ungkap 90 Persen Obat-obatan dan Alkes Masih Impor

1. KSP meminta masyarakat dukung upaya pemerintah untuk temukan vaksin COVID-19

Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat)

Rumadi menjelaskan, vaksin merupakan upaya untuk mencegah, bahkan mengobati penyakit. Oleh karena itu, ia meminta berbagai riset untuk mencari vaksin harus didukung.

“Setiap penyakit pasti ada obatnya, namun obat harus diupayakan dan dicari, tidak datang dengan sendirinya," ujar Rumadi.

2. Jokowi minta jajarannya lakukan sosialisasi vaksin COVID-19 dengan baik

Jokowi beri sambutan di Rakernas Ikatan Apoteker Indonesia pada Kamis (5/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan tidak ingin kejadian vaksin berakhir seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang ditolak oleh banyak orang. Ia pun meminta kepada para menterinya untuk melakukan sosialisasi yang baik soal vaksin COVID-19. 

Mengenai vaksin, Jokowi meminta menterinya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia juga meminta sosialisasi vaksin disampaikan dengan baik kepada publik agar jelas semuanya.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik soal vaksin. Terutama terkait masalah halal dan haramnya.

"Terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa, meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," jelasnya.

Baca Juga: DPR Usul Warga Miskin dapat Prioritas Vaksin COVID-19 dan Gratis

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya