Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa ia mendukung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mahfud mengaku tidak pernah membicarakan hal itu dengan Moeldoko.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," tulis Mahfud dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).
Baca Juga: Rachland Nashidik Sebut Moeldoko Temui Kader Demokrat di Hotel Aston
1. Mahfud sebut jabatan Menko tidak laku digunakan untuk memberi restu kudeta partai
Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Mahfud kemudian menjelaskan, di era demokrasi yang terbuka saat ini tentu tidak akan bisa dengan mudah mengambil alih partai besar seperti Demokrat. Dia juga menyebut, jabatan Menko Polhukam tidak akan berpengaruh dalam kudeta partai seperti itu.
"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid," ucap dia.
2. AHY tuding pejabat di lingkar Jokowi ingin kudeta ketua umum Demokrat
Pernyataan Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal upaya merebut paksa Partai Demokrat (Youtube.com/Agus Yudhoyono) Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat khusus bersama pimpinan DPD dan DPC partai secara daring. AHY menyebut ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan di partainya.
“Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip dari channel YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
AHY menjelaskan, informasi itu dia dapatkan melalui kesaksian dan penjelasan dari sejumlah pihak yang bisa dipercaya. Bahkan, kata AHY, pihak yang ingin melakukan kudeta terhadap dirinya datang dari lingkaran istana atau pemerintahan.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, AHY langsung mengirim surat kepada Presiden Jokowi secara resmi untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi terkait kebenaran informasi itu.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” tutur dia.
Baca Juga: AHY: Ada Gerakan Politik yang Ingin Ambil Alih Kekuasaan Demokrat
