Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi

2. Moeldoko anggap dewan pengawas tidak melemahkan KPK

Moeldoko menyebut, pihak-pihak yang menganggap pemerintah melemahkan KPK berarti belum mengetahui dinamika yang terjadi. Menurut Moeldoko, semua lembaga berhak untuk diawasi.

"Lemahnya di mana sesungguhnya? Jadi seperti pengawasan, itu lembaga apa sih yang gak boleh diawasi?," tutur mantan Panglima TNI itu. 

3. SP3 dibuat agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban

Sementara, mengenai KPK yang akhirnya berwenang mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), Moeldoko mengatakan hal tersebut memiliki tujuan yang baik yakni agar ada kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah. Selama ini,  pemerintah kerap merujuk kepada kasus eks Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. 

RJ Lino ditetapkan jadi tersangka oleh komisi antirasuah pada 18 Desember 2015 lalu. Hingga kini kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Lino ditetapkan sebagai tersangka karena diduga korupsi pengadaan quay container crane (QCC) pada tahun 2010 lalu. 

Namun, ketika diumumkan oleh KPK, mereka tidak menyebut berapa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Lino. Rupanya hal tersebut lantaran komisi antirasuah kesulitan mencari harga pembandingnya perusahaan yang menjual QCC tersebut di Tiongkok. 

"Dengan adanya SP3, ada case-case yang menunjukkan bahwa dengan tiadanya SP3, beberapa orang malah jadi korban," tutur Moeldoko.