Partai Demokrat Gugat 10 Orang yang Terlibat KLB Sumut ke PN Jakpus

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggugat sejumlah politisi yang menggelar kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka menilai ada pelanggaran aturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan para tergugat itu diyakini telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai dasar hukum tertinggi partai. Mereka juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2/2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

“Sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya Pasal 26, (disebutkan) bahwa kader yang telah diberhentikan atau dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan atau pun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat," kata Herzaky seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (12/3/2021).

"Itu salah satu pasal saja yang kami sebutkan, tapi ada pasal-pasal lain yang juga kami sampaikan dalam gugatan ini,” lanjut dia.

Baca Juga: Mahfud MD: Jokowi Tak Tahu Moeldoko Akan Ikut KLB Demokrat di Sumut

Herzaky menyebut terdapat 10 orang yang masuk dalam gugatan Partai Demokrat soal dugaan pelanggaran AD/ART. Namun, Herzaky enggan memberitahu siapa saja nama yang masuk dalam daftar gugatan partai yang digawangi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

“Nama-namanya nanti saja kami rilis. Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami memperjuangkan keadilan, menegakan keadilan dan kebenaran. Di sini, kami mencari keadilan,” tuturnya.

Baca Juga: Pakar: Kudeta Demokrat Bisa Permulus Wacana Presiden Tiga Periode