Pemerintah Didesak Minta Maaf karena COVID Naik, KSP: Apa Urgensinya?
KSP minta masyarakat kerja sama dengan pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah didorong untuk meminta maaf dan mengakui bahwa tidak bisa mengendalikan pandemik COVID-19 di Indonesia. Dorongan tersebut muncul lantaran melihat gelombang kasus yang semakin tinggi, angka kematian yang semakin meningkat, hingga keterpakaian tempat tidur rumah sakit yang sudah melebihi kapasitas.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai dorongan agar pemerintah meminta maaf tidak ada urgensinya. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini.
"Minta maaf itu apa urgensinya? Makanya harus dilihat dari bagaimana? Jangan dilihat dari segi emosional dan perspektif personal. Kan harus ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat juga," kata Irfan saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/7/2021).
Baca Juga: [BREAKING] Rekor! 34 Ribu Kasus Baru dan 1.040 Kematian akibat COVID-19
1. KSP minta masyarakat disiplin protokol kesehatan untuk bantu tangani pandemik
Irfan menjelaskan, dalam menangani pandemik COVID-19 ini memang membutuhkan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Jika membandingkan dengan negara lain, Irfan menilai kasus di negara lain bisa cepat terkendali karena masyarakatnya juga disiplin protokol kesehatan.
"Sekarang itu kan cara-cara bagaimana mengendalikan, itu kan tidak bisa sepihak. Pemerintah punya infrastrukturnya, pemerintah punya regulasinya, pemerintah punya pedomannya, caranya, tapi kalau masyarakat kita, rakyat tidak mendukung cara itu ya percuma juga, gak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat, patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," ujar Irfan.
Dia lalu membandingkan dengan negara-negara lain, di mana masyarakatnya patuh dan disiplin pada regulasi yang ditetap pemerintah.
"Kalau membandingkan dengan negara lain, ya karena kesadaran disiplin masyarakatnya tinggi dengan cara pemerintahnya, negaranya. Salah satu contoh mereka diminta untuk vaksin, mereka vaksin. Di kita kan gak, masih saja ada yang ngeyel, ada yang tidak percaya, masih saja ada yang berbagai macam alasan," ucapnya.
Baca Juga: DKI Siapkan Peti dan Kendaraan Angkut Jenazah Buat Korban COVID-19