Sering Mogok, Jokowi Anggarkan Mobil Dinas Menteri Baru Rp147 Miliar

2. Harga mobil mencapai Rp778 juta

Mobil dinas tersebut disediakan sebanyak 101 unit kendaraan bagi para anggota kabinet 2019-2024, pejabat setingkat menteri serta pimpinan lembaga negara. Mobil yang dipilih itu dipastikan akan ramah lingkungan. 

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive merupakan varian dari Crown yang merupakan mobil hybrid, sesuai dengan kodenya HV (Hybrid Vehicle). Harga dari mobil tersebut berkisar Rp1,45 miliar per unit.

3. Anggaran mobil dinas menteri mencapai Rp147 miliar

Adapun total anggaran yang disiapkan untuk mobil dinas menteri ini sebesar Rp 152.540.300.000. Pengadaan yang dimulai sejak 19 Maret 2019 lalu ini memunculkan pemenang tender yaitu Astra yang berani memberikan penawaran paling murah dari peserta lainnya yaitu Rp147,23 miliar. 

4. Sering rusak, mobil dinas menteri harus diganti

Dikutip melalui situs setkab.go.id, Asisten Deputi Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas baru menteri tersebut karena usia mobil sudah lebih dari 10 tahun dan sering terjadi kerusakan.

"Kendaraan dinas yang VVIP Kepresidenan dan para menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden, mayoritas telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebagian besar saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan dan tidak efisien, serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara,” kata Eddy.

Eddy melanjutkan, mobil dinas yang sekarang digunakan oleh para menteri membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. Dengan pertimbangan teknis tersebut, lanjut dia, maka pengadaan mobil dinas baru dilakukan.

Sesuai dengan anggaran yang tersedia, pada 2019 ini Kemensetneg mengadakan kendaraan keras VVIP Kepresidenan sebanyak 2 (dua) unit melalui Sistem  Penunjukan Langsung, mengingat diperuntukkan bagi pengamanan presiden dan wakil presiden.

Adapun anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut, menurut Eddy, tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg yang sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.