TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Terima Data Desa Presisi IPB, Risma Sebut Bantuan Bisa Tepat Sasaran

Risma sebut akurasi data desa presisi dari IPB tinggi

Mensos Risma terima Data Desa Presisi dari IPB (Dok.IDN Times/Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan Data Desa Presisi kepada Kementerian Sosial RI. Penyerahan data tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini dari unsur perguruan tinggi.

Seremoni penyerahan data dilakukan oleh Rektor IPB Arif Satria kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di kantor Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jumat (22/01/2020). Dalam sambutannya, Mensos menyatakan, meskipun data merupakan kewenangan pusat, namun ruang inovasi tetap terbuka untuk memperkuat upaya percepatan pengurangan kemiskinan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“Program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila didukung oleh basis data yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan hasil riset,” kata Risma.

Baca Juga: Mensos Risma Masukan Gelandangan Kerja di Waskita Karya 

1. Data Desa Presisi diklaim memiliki tingkat akurasi yang tinggi

Mensos Risma terima Data Desa Presisi dari IPB (Dok.IDN Times/Kemensos)

Risma menyampaikan, Data Desa Presisi ini memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini, kata dia, juga diambil, divalidasi, dan diverifikasi oleh pemerintah desa, perangkat desa, masyarakat desa dibantu oleh pihak luar desa, yakni LPPM IPB.

“Data Desa Presisi ini merupakan inovasi yang kedepannya akan mengakhiri polemik data,” ucap Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga berharap, dengan adanya Data Desa Presisi ini, maka penyaluran bantuan makin tepat sasaran.

2. Proses perbaruan data kemiskinan melibatkan desa dan kelurahan

Mensos Risma serahkan 15 PPKS Bekerja di Waskita (Dok. Kemensos)

Risma menjelaskan, melalui Data Desa Presisi ini, informasi mengenai jumlah keluarga, jumlah penduduk dan sejenisnya akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. Menurut dia, Kementerian Sosial diberikan kewenangan menyediakan data tunggal yang akan digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara, untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

"Proses perbaruan data kemiskinan membuka keterlibatan unit pemerintahan terkecil seperti desa dan kelurahan," ungkap Risma.

Baca Juga: Mensos Risma: Demi Allah, Sumpah Alquran Blusukan Tidak Dibuat-buat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya