Wacana Work From Bali Ditunda, Luhut: Kita Fokus Turunkan COVID-19!
Luhut tunda program work from Bali karena PPKM Darurat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan menunda program work from Bali atau bekerja dari Bali bagi para ASN. Sebelumnya, work from Bali dicanangkan oleh Luhut untuk menggerakkan ekonomi Pulau Dewata.
Namun, dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut akhirnya harus menunda program tersebut.
“Kalau tadi (work from) Bali ya saya kira jawab sendiri, Anda bisa jawablah. Mana mungkin dibuka lagi dengan adanya delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang menurunkan (kasus COVID-19) dengan menyuntik (vaksin) sebanyak mungkin, protokol kesehatan. Itu yang sekarang kita lakukan,” kata Luhut saat menjawab pertanyaan media yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga: Sandiaga Bantah Work From Bali Picu Lonjakan COVID-19
1. Ajakan Luhut bagi ASN untuk kerja dari Bali
Sebelumnya, Luhut mengajak ASN di Kemenko Marves dan tujuh kementerian di bawahnya untuk bekerja dari Bali atau work from Bali (WFB). Wacana ini muncul untuk memacu pertumbuhan ekonomi Bali yang terdampak pandemik COVID-19 dan sangat bergantung pada sektor pariwisata.
"Karena selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus sembilan persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu.
Adapun kementerian yang ada di bawah Kemenko Maritim dan Investasi yakni, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Investasi.
Odo mengatakan kebijakan ini tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Katanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp100 triliun.
“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” ujarnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Pertama adalah menggenjot program vaksinasi COVID-19 di Bali.
“Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) pada Bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Sandiaga Klaim Sudah Banyak PNS dan BUMN yang Work From Bali