TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Panas! PKS vs PDIP di Rapat Paripurna DKI Soal BBM: Kami Punya Hak

PKS sampaikan interupsi soal harga BBM.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

Di sela-sela rapat, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani menyampaikan interupsi soal kenaikan harga BBM.

"Berdasarkan hasil aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani, di ruang rapat paripurna, Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Detik-Detik PKS Walkout dari Paripurna DPR, Dibiarkan Puan Maharani

Baca Juga: Tolak Harga BBM Naik, PKS Jatim Bikin Perlawanan Lewat Ini

1. Dampak kenaikan BBM menambah beban hidup masyarakat

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Yani menerangkan, dampak kenaikan harga BBM ini begitu besar dan menambah biaya beban hidup masyarakat.

"Dampaknya kepada mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, ojek online, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai kecil lainnya," terang dia.

Achmad Yani kemudian mengatakan, bahwa fraksinya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat.

Baca Juga: PKS Usai Walkout: Tak Ada Kesepakatan Menaikkan BBM di Komisi VII

2. Bukan momentumnya PKS sampaikan sikap politik

PKS keluar (walkout) dari ruang sidang paripurna hari ini, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga BBM saat Menkeu Sri Mulyani menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2021. (IDN Times/Melani Putri)

Tak lama kemudian, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono mengatakan, bahwa ini bukan momentum yang tepat bagi PKS bicara soal kenaikan harga BBM.

"Pimpinan, ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik, pimpinan mohon izin," kata Gembong, dalam forum yang sama.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya