TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Publik Dorong Lockdown, DPR: Sudahi Perdebatan, Maksimalkan PPKM Mikro

PPKM mikro dianggap efektif menekan kasus COVID-19

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masyarakat menyudahi perdebatan soal penerapan lockdown atau karantina wilayah. Menurutnya, pengendalian COVID-19 lebih baik dengan memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

"Sudahi perdebatan, itu malah kontraproduktif. Ayo kita bersatu padu, bergotong-royong mengendalikan COVID-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," ujar Rahmad dikutip dari ANTARA, Selasa (23/6/2021).

Sebelumnya, Rahmad mengatakan, saat ini masyarakat terbelah terkait kebijakan pemerintah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19, karena ada yang setuju tetapi banyak pula yang menolak.

Baca Juga: Situasi Serius! IDI Sarankan Indonesia Lockdown 2 Minggu  

1. PPKM mikro efektif menekan kasus COVID-19

Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Rahmad mengajak masyarakat melaksanakan PPKM mikro, karena efektif menekan kasus sehingga PPKM mikro diperpanjang beberapa kali. Ia yakin kebijakan PPKM mikro dibuat pemerintah dengan berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak.

"Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ujar dia.

2. COVID-19 akan terkendali jika mampu komitmen terapkan PPKM mikro

Sejumlah penumpang berjalan di area pemindaian suhu tubuh di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (26/1/2020). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Jika masyarakat berkomitmen menerapkan PPKM mikro, menurut Rahmad, Indonesia akan mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Menurut dia apapun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakkan tidak berjalan maka percuma.

"Kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah. Saatnya energi positif mendukung, harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakkan aturan PPKM skala mikro," kata Rahmad.

Baca Juga: Andai RI Lockdown Lebih Awal, 'Ongkosnya' Tak Sampai Rp100 Triliun

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya