Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan pidato politiknya pada acara bertajuk Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7). Jokowi menyampaikan visi periode kedua kepemimpinannya.
Kesempatan ini merupakan kali pertama Jokowi menyampaikan visi kepemimpinannya, setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sejumlah pihak menyoroti pemaparan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang tidak membahas aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Visi Jokowi-Ma’ruf Amin yang diunggah di laman kpu.go.id adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut diaktualisasikan melalui sembilan misi.
IDN Times mengamati perbedaan visi-misi kampanye dengan Visi Indonesia yang baru dipaparkan Jokowi. Apa saja sih?
Baca Juga: Deretan Kata-Kata Keras yang Pernah Dilontarkan Jokowi
1. Jokowi tetap komitmen dalam mendorong pembangunan
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Salah satu misi Jokowi-Ma’ruf adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Penekanannya adalah mengembangkan potensi ekonomi daerah, untuk pemerataan pembangunan antar-wilayah.
Ketika pidato kemarin, Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda utama sepanjang lima tahun ke depan. Dia ingin berbagai moda transportasi dan infrastruktur saling terhubung, dari desa ke kota, dari persawahan hingga kawasan urban, dan dari kawasan industri hingga kawasan pariwisata.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Terkait sumber daya manusia (SDM), pidato visi Jokowi ingin menjamin kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka stunting (cebol) masih menjadi komitmen utama. Terlebih, dia juga ingin masyarakat Indonesia siap menghadapi dinamika persaingan global, salah satunya melalui pendidikan vokasi.
Perihal SDM, Jokowi sejak kampanye Pilpres 2019 memang telah merencanakan revitalisasi pendidikan serta pelatihan vokasi. Dia juga ingin mengembangkan reformasi pada sistem kesehatan.
3. Mendorong investasi sebagai sektor ekonomi baru
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Ketika kontestasi Pilpres 2019, Jokowi berjanji membangun struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Poin yang perlu digarisbawahi adalah pengembangan sektor ekonomi baru dan mempertajam reformasi struktural serta fiskal. Kata investasi tidak digunakan.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sementara, pada pidato politiknya, Jokowi menegaskan tentang pentingnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ia tidak ingin masyarakat alergi dengan investasi. Bahkan, dia menggunakan narasi seperti “hajar” dan “kejar” untuk memastikan iklim investasi yang kondusif.
4. Optimalisasi birokrasi
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Pada lima tahun periode pertama kepimpinannya, Jokowi memiliki catatan positif soal efisiensi birokrasi. Torehan emas ini menjadi andalan mantan gubernur DKI Jakarta pada periode kedua ini. Bahkan, ia ingin percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam pidato visi akhir pekan kemarin, Jokowi menegaskan pejabat publik yang melakukan pungutan liar atau menerapkan birokrasi berbelit-belit, akan segera diganti. Bahkan, Jokowi akan memangkas lembaga-lembaga yang tidak berjalan baik.
5. Efisiensi APBN tidak terlalu disinggung pada misi kampanye
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari Untuk mengaktualisasikan seluruh visi-misinya, Jokowi ingin APBN tepat sasaran, memberikan manfaat untuk masyarakat, dan kesejahteraan. Sementara, pada misi saat kampanye Pilpres 2019, Jokowi tidak terlalu menyinggung soal APBN. Dia lebih fokus pada penataan regulasi dan reformasi sistem.
6. Penekanan Pancasila sebagai ideologi bangsa
Selaras dengan visi-misi kampanye pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf ingin memajukan budaya bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila. Menurut pasangan ini, Pancasila adalah titik temu atas segala perbedaan di Indonesia, termasuk perbedaan antara oposisi dengan pemerintah.
Baca Juga: Visi Jokowi Tak Singgung Kasus Hukum dan HAM, Ini Penjelasan Istana
