BRIN: Jabatan Politik Tak Lepas dari Uang, Maju Pilkada Habiskan Rp30 M
Politik transaksional marak jelang pemilu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim mengungkap maraknya politik uang jelang pemilihan umum (pemilu).
Menurut dia, jabatan politik tak terlepas dari modal berupa uang yang harus digelontorkan. Sistem pemilihan langsung juga dianggap jadi salah satu faktor membukanya ruang biaya yang tinggi bagi politikus supaya memenangkan kontestasi politik.
"Seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam sistem demokrasi seperti legislatif, presiden, kepala daerah itu butuh modal. Sistem pemilihan langsung memang di mana-mana membuka ruang biaya yang sangat tinggi, apalagi negara kita cakupannya sangat luas," kata Nurhasim kepada IDN Times usai menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Senin (14/11/2022).
Baca Juga: Begini Kata Pengusaha Muda soal Pemilu 2024, Banyak yang Golput?
Baca Juga: Prabowo Ikut Amini Pernyataan Jokowi Soal Jatah Pemilu 2024
1. Berdasarkan penelitian, Pilkada habiskan puluhan miliar
Nurhasim menuturkan, berdasarkan riset yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi bersama lembaga lainnya, calon bupati yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa menghabiskan biaya hingga Rp30 miliar.
"Bisa bayangkan misalnya, orang yang kalah saja hasil studi yang dilakukan teman-teman KPK bersama lembaga lain, itu kisarannya antara lima sampai dengan Rp30 miliar itu untuk yang di tingkat kabupaten ya. Tingkat provinsi jauh lebih itu. Kemudian saat elektoral DPR dan DPRD juga sama, rata-rata ada yang habis 15 miliar, ada yang Rp5 miliar," ucap dia.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda, Siap Pemilu 2024