TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Demo Tolak RUU Kesehatan, IDI Kritisi Kapasitas Menkes Bukan Dokter

Organisasi profesi nakes demo di depan Gedung DPR

Demo tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Bidang Hukum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tangerang Selatan, Panji Utomo mengkritisi kapasitas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di balik kabar disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Dia menyebut, Budi bukanlah seorang dokter sehingga tak memahami terkait kebijakan yang menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan sebagaimana yang dibahas dalam RUU Kesehatan.

Baca Juga: Demo Tolak RUU Kesehatan, Nakes Pertimbangkan Mogok Kerja

1. Peran Menkes dinilai dalam disahkannya RUU Kesehatan

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022)/Youtube Komisi IX DPR RI

Panji mengaku heran dengan Budi yang notabene hanya baru menjabat sejak 2020 itu namun justru bisa memuluskan RUU Kesehatan.

"Pak Budi Gunadi Sadikin kan bukan dokter beliau itu 23 desember 2020 ya, bayangkan menteri yg menjabat begitu pendeknya tapi bisa mengajukan rancangan masukan-masukan tentang aturan-aturan (kesehatan)," kata Panji saat ditemui di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

2. Kinerja Menkes dipertanyakan

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, membuka Health Working Group (HWG) ke-3 di Bali, Senin (22/8/2022). (dok. Kemenkes)

Panji lantas menuturkan, bahwa Budi tak bekerja sebagaimana kapasitasnya sebagai menteri kesehatan. Budi justru tak membuat kebijakan yang positif terkait persoalan kesehatan.

Menurut dia, Budi hanya menerima laporan semata terkait persoalan kesehatan, khususnya menyangkut persoalan organisasi keprofesian.

"Beliau tidak melakukan apa bukti di lapangan apa yang menjadi permasalahan, hanya laporan, laporan bahwa terjadi masalah di Konsil, IDI, termasuk di lembaga profesi," tandas Panji.

Baca Juga: RUU Kesehatan Bakal Disahkan Hari Ini, Fraksi Demokrat-PKS Menolak

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya