Diduga Intimidasi Verifikasi Parpol, 10 Jajaran KPU Disidang DKPP

2. Tim kuasa hukum pengadu bacakan dalil aduan

Salah satu tim kuasa Pengadu, Airlangga Julio, menyebut Teradu I Meidy Yafeth Tinangon dan Teradu II Salman Saelangi telah menyampaikan intimidasi kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulut. Hal itu terjadi dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pleno Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara pada 10 Desember 2022.

"Intimidasi ini berkaitan dengan persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu," kata Airlangga dalam sidang.

Ia menambahkan, intimidasi yang dilakukan Teradu III Lanny Anggriany Ointu sedikit berbeda karena disampaikan dalam grup aplikasi percakapan Whatsapp "Teknis All KPU Sulawesi Utara".

Menurut Airlangga, intimidasi ini disampaikan pada saat Ketua KPU Kabupaten Kepualauan Sangihe Elysee Philby Sinadia (Teradu VI), melaporkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual hasil perbaikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana salah satu partai politik di kabupaten tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah minimal keanggotaan 137 orang untuk partai politik.

"Teradu III menyampaikan kalimat 'akan ada sanksi alam' di grup Whatsapp tersebut," ujar Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga menyebut Teradu IV Lucky Firnandy Majanto dan Teradu V Carles Y. Worotitjan telah memerintahkan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jelly Kantu (Teradu IX) untuk mengubah data hasil verifikasi partai politik pada 9 November 2022. Menurutnya, perintah ini bertentangan dengan norma hukum.

"Ada rekaman yang dibuat oleh Kasubag Teknis KPU Kepulauan Sangihe, bahwa ada perintah dari Teradu IV dan Teradu V untuk meloloskan salah satu partai politik, sehingga tidak perlu lagi menjalani tahapan verifkasi faktual perbaikan," ujar dia mengungkapkan.

Tim kuasa Pengadu lainnya, Alghiffari Aqsa menduga Teradu VI Elysee Philby Sinadia, Teradu VII Tomy Mamuaya, Teradu VIII Iklam Patonaung dan Teradu IX Jelly Kantu telah mengubah dan mencetak Berita Acara Hasil Verifikasi Keanggotaan dan Kepengurusan salah satu partai politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 24 November 2022.

Alghiffari keempat Teradu tersebut mengubah hasil verifikasi faktual untuk empat partai politik, yaitu Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara. 

"Yang dari awalnya partai tersebut tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat," ujar Alghiffari menjelaskan.

Sementara, untuk Teradu X Idham Holik diduga memberikan ancaman secara terbuka kepada seluruh Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia saat berpidato dalam kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia di Jakarta, 2 Desember 2022.

Menurut salah satu tim kuasa Pengadu Ibnu Syamsu Hidayat, ucapan yang dimaksud oleh Teradu X adalah berkaitan perintah KPU secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang sedang dijalankan oleh KPU.

"Siapa yang tidak tegak lurus arahan, akan dimasukkan ke rumah sakit," kata Ibnu menirukan pidato Idham.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeck Stephen Seba, mengaku tertekan saat mendengar ucapan Idham Holik dalam kegiatan Konsolnas KPU se-Indonesia.

Kepada majelis, Jeck menyatakan bahwa sebelumnya ia telah mendengar rumor bahwa ada arahan dari KPU RI untuk meloloskan partai tertentu. Ia sendiri mengaku enggan menjalankan hal tersebut andaikan rumor tersebut benar adanya.

Sehingga, ketika Jeck saat mendengar pidato Idham, ia menafsirkan pernyataan tersebut sesuai dengan rumor yang ia dengar sebelumnya dan sesuai dengan arahan untuk melakukan rekayasa dalam verifikasi faktual partai politik.

"Karena dari kurang lebih 150 (perwakilan anggota KPU) Sulawesi Utara, sudah tahu siapa saja yang tidak mengikuti arahan (pimpinan KPU RI, red.). Sehingga pada waktu itu saya merasa tidak enak, terancam, terintimidasi," ujar dia.

Sidang yang berjalan selama 5 jam 55 menit ini dipimpin Heddy Lugito sebagai Ketua Majelis. Sedangkan Anggota Majelis terdiri dari J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan Puadi.

Ketua Majelis memutuskan sidang ini akan dilanjutkan pada 14 Februari 2023.