Jadi ”Kuburan” bagi Pencari Keadilan, Partai Buruh Dorong Reformasi MK
Presiden Partai Buruh Said Iqbal nilai putusan MK tak adil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Buruh menggugat persyaratan dan aturan partai politik calon peserta pemilihan umum (pemilu). Di mana dalam ketentuannya, partai politik yang lolos parliamentary threshold pada 2019 lalu hanya mengikuti verifikasi administrasi. Sementara bagi, partai baru harus melalui dua tahapan verifikasi, yakni administrasi dan faktual.
Baca Juga: Partai Buruh Kritik KPU, Jarang Sosialisasi ke Parpol Peserta Pemilu
Baca Juga: Tolak BBM Naik, Partai Buruh Minta Sri Mulyani Duduk Jaga Pom Bensin
1. MK dinilai tidak adil karena tolak permohonan tanpa sidang
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai aturan itu tidak adil lantaran adanya perbedaan perlakuan bagi calon peserta pemilu. Namun sayang, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan tersebut.
Dia juga menyayangkan gugatan itu ditolak tanpa ada pemeriksaan perkara oleh MK.
"Di sini ada ketidakadilan. Tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Buruh, tanpa terlebih dahulu dilakukan sidang untuk memeriksa perkara yang diajukan," ujar dia dalam konferensi pers, Sabtu (1/10/2022).
Baca Juga: Siap Ikut Pemilu 2024, Ini Alasan Partai Buruh Dihidupkan Kembali
Baca Juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda, Siap Pemilu 2024