Komisi VII DPR RI Minta Polisi Ungkap Mafia Penggelapan IMEI
Diduga libatkan instansi lain
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus penggelapan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel yang melibatkan oknum PNS Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai dinilai telah merugikan negara. Mengingat angkanya yang ditaksir mencapai lebih dari Rp353 miliar.
Kerugian tersebut berasal dari 191.922 unit ponsel yang didaftarkan ke alat pengecekan IMEI tanpa persetujuan Kemenkominfo dan dijual langsung ke masyarakat dengan modus black market (BM).
Terkait hal tersebut, pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta kepolisian segera mengungkap jaringan mafia IMEI ilegal.
Baca Juga: Polri Tetapkan 2 ASN Kemenperin dan Bea Cukai Tersangka IMEI Ilegal
Baca Juga: 7 Cara Cek IMEI iPhone untuk Tahu Asli Atau Palsu
1. Diduga ada oknum dari instansi lain
Sekretaris Jenderal PAN itu meyakini, kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Dia menduga, ada oknum di instansi lain yang juga terlibat.
"Sekarang yang terungkap hampir 200 ribu handphone. Bisa jadi ini baru yang terungkap dan jumlahnya kerugian negara bisa lebih besar," Kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/7/2023).
"Begitu juga dengan pelaku harus dibongkar habis tidak hanya dari satu instansi saja. Karena proses penggelapan IMEI ini tidak bisa dilakukan sendirian karena ada banyak layer dalam otoritas IMEI ini," lanjut dia.
Baca Juga: Ciri-Ciri iPhone Kena Blokir IMEI, Wajib Cek Sebelum Beli