TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mendes PDTT Usahakan Desa di Ring 1 IKN Tetap Ada, Ini Alasannya

Terdapat belasan desa di ring satu IKN Nusantara

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan desa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar memastikan pihaknya bakal mendukung inventarisasi dan pemetaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan transmigrasi IKN Nusantara.

Baca Juga: 5 Desa Wisata Terbaik di Bali, Ada Desa Terbersih di Dunia! 

Baca Juga: Anak Muda Desa Burai Ogan Ilir, Ubah Desa Kumuh jadi Desa Wisata

1. Kemendes PDTT perjuangkan desa di ring satu IKN

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar memberi sambutan saat menghadiri pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT di Operasional Room, kantor Kemendes PDTT,  Jakarta, Senin (14/6/2021). (Dok. Kemendes PDTT)

Dia menegaskan Kemendes PDTT sudah mengusulkan kepada pemerintah terkait penguatan desa-desa di ring satu IKN Nusantara. Sehingga nantinya, status wilayah tersebut masih desa, tidak diganti menjadi kelurahan.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara kita ada pada posisi dukungan inventarisasi dan pemetaan HPL, kawasan transmigrasi di sekitar IKN. Dan satu hal yang kita usulkan yakni penguatan desa-desa di ring satu IKN untuk tetap menjadi desa, tidak menjadi kelurahan," ujar dia kepada IDN Times usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: 10 Pesona Desa Wisata Pariangan, Salah Satu Desa Terindah di Dunia

2. Tema dan arah kebijakan meningkatkan produktivitas transformasi ekonomi berkelanjutan

(Ilustrasi desa) ANTARA FOTO/Jojon

Pria yang akrab dipanggil Gus Halim ini memastikan usulan soal desa di ring satu IKN sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP tahun 2023. Kemudian poin tersebut juga dipertegas dalam pemaparan terkait Peran Kementerian Desa PDTT mendukung mayor project (MP) RKP tahun 2023.

"Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 ialah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya