Menko Polhukam Bahas Pengendalian Karhutla di Sumatra dan Kalimantan
KLHK, BMKG, BNPB, dan TNI-Polri juga ikut membahas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, serta pemerintah daerah rawan karhutla, di Jakarta, Jumat (13/9). Rakor tersebut bertujuan membahas perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
"Tujuan rakor ini adalah bagaimana melakukan langkah-langkah agar titik api karhutla di beberapa wilayah dapat diatasi dan tidak berkembang (menjadi) tak terkendali," ujar Wiranto.
Langkah-langkah tersebut di antaranya dengan memperkuat Manggala Agni, atau pasukan darat lainnya yang berada di lapangan untuk pemadaman karhutla. Penguatan itu akan dilakukan dengan penambahan pasukan personel dan alat perlengkapannya.
1. Pemanfaatan peluang pembuatan hujan buatan perlu diperkuat dengan menyiapkan Satgas PPRC
Selain itu, menurut Wiranto, pemanfaatan peluang pembuatan hujan buatan perlu diperkuat dengan menyiapkan Satuan Tugas Pasukan Pemadam Reaksi Cepat (PPRC). Salah satu kelengkapan pasukan ini ialah disediakannya sarana pesawat yang sudah standby dengan garam. Jadi, begitu ada peluang pembuatan hujan buatan bisa langsung bergerak tanpa menunggu lagi.
"Namun, untuk pembuatan hujan buatan ada persyaratan harus ada awan di atas lokasi karhutla dengan persentase 70%," imbuh Menko Polhukam Wiranto.
Wiranto juga menjelaskan, banyak lokasi karhutla yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan 42 helikopter untuk melakukan bom air pada lokasi karhutla yang sulit dijangkau. Jumlah helikopter tersebut, dikatakan Wiranto, yang terbanyak yang pernah disiapkan. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan karhutla.
Selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan terkait dengan penyediaan dana untuk penanggulangan karhutla. Dana itu akan didorong dari dana siap pakai dari BNPB. Selain itu, dari KLHK juga ada dana yang bisa digunakan, yaitu dari dana bagi hasil dan dana reboisasi yang bisa dipakai untuk tambahan dana penanggulangan karhutla.