Komitmen Pengendalian Karhutla KLHK Diganjar Penghargaan dari GFMC

2. Menteri KLHK telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan langkah koreksi besar-besaran dalam pengendalian karhutla

Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardima menjelaskan bahwa setelah karhutla 2015 telah dikeluarkan berbagai kebijakan dan langkah koreksi besar-besaran dalam pengendalian bencana tersebut.

Sebelumnya pengendalian karhutla lebih difokuskan pada aspek pemadaman, kini antisipasi dilakukan pada tahap pencegahan. Fase penanggulangan karhutla kini tak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur Manggala Agni, BNPB, BPBD, Polisi, TNI, MPA, swasta, dan lainnya.

Langkah itu terbukti mampu mengatasi karhutla pada 2016, 2017, dan 2018, ditunjukkan dengan penurunan hotspot secara nasional. Adapun untuk 2019 ini, pemerintah dihadapkan pada kondisi cuaca dan massifnya kembali pembakaran lahan secara sengaja. Untuk itu, langkah-langkah sistematis dan terpadu agar hotspot dan dampak asap tidak terus meluas terus dilakukan.

"Kita mengambil banyak hikmah dari kejadian tahun 2015, dan berhasil di tahun 2016-2018. Tantangan yang ada saat ini, kita atasi secara sistematis dengan kebijakan-kebijakan dan langkah koreksi yang sudah dilakukan. Hingga saat ini pengendalian karhutla di lapangan terus berjalan, seiring dengan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi lagi secara berulang,'' jelas Ruandha.

Dari sisi operasional lapangan, hingga Agustus 2019, telah dilaksanakan patroli terpadu dengan jangkauan 1.461 desa rawan karhutla, di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Pemadaman tidak hanya dilakukan di darat, tapi juga melalui udara dengan melibatkan sekitar 46 unit helikopter waterboombing (WB) dan pesawat untuk memodifikasi cuaca. Hingga awal September 2019 telah dilakukan lebih dari 66.349 kali WB dengan air yang dijatuhkan lebih dari 239,6 juta liter di daerah yang sulit dijangkau tim darat.