Analis: PKS Tak Lagi Dukung Anies demi Dapat Kursi di Kabinet

24 Jun 2024, 14:24 WIB

Santi Dewi

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Dokumentasi PKS)

Intinya sih...

PKS ingin kursi di kabinet Prabowo-Gibran, tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Anies berpasangan dengan kader PKS tidak membuka celah kemenangan lebih lebar.
Posisi Anies sebagai antitesa Istana merugikan partai pendukungnya, tantangan bagi parpol yang ingin masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Peneliti dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menduga alasan utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Partai Syura, Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta lantaran ingin mendapatkan kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Maka, mereka memilih untuk tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Dalam pandangan Saidiman, alasan PKS ingin memajukan kader sendiri terlihat terlalu formil. Selain itu, tidak ada persoalan personal dan serius antara Anies dengan PKS. Bahkan, usai mendukung Anies di pilpres, PKS menjadi pemenang di pileg di wilayah Jakarta. PKS meraih 18 kursi di DPRD Jakarta usai pileg Februari lalu.

"Tidak cukup alasan dari pihak Anies sehingga menyebabkannya tidak didukung oleh PKS. Kecuali ada alasan di luar itu yaitu PKS ingin mengakhiri posisinya berada di luar pemerintahan. 10 tahun kan waktu yang cukup lama. Sekarang, saatnya masuk ke pemerintahan," ujar Saidiman kepada IDN Times melalui telepon pada Senin (24/6/2024).

Sementara, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengakui pihaknya ditawari kursi calon wakil gubernur. Sejumlah pihak menduga tawaran itu akan dipertimbangkan secara serius oleh PKS agar pada akhirnya bisa bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

1. Bila Anies menggandeng kader PKS diprediksi tak akan buka peluang kemenangan

Capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu Presiden PKS usai putusan MK. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, dalam pandangannya, seandainya Anies Baswedan menggandeng kader PKS di Pilkada Jakarta justru tidak membuka lebih lebar celah kemenangan. Sebab, dibutuhkan ceruk dukungan dari kelompok yang lain yang tidak satu ceruk dengan PKS.

"Sejauh ini, citra Anies sangat (kental) PKS, Islam kanan. Kalau wakil (gubernur) dari PKS maka artinya berpotensi tidak menambah dukungan dari ceruk yang lain yang mungkin tidak satu ceruk dengan PKS dan pendukung Anies selama ini," ujar Saidiman.

"Jadi, pilihan politik yang tidak realistis bila Anies berpasangan dengan kader PKS," imbuhnya.

Ceruk kemenangan juga tidak terbuka lebar bila Anies justru menjadi kader PKS. Saidiman mengatakan warna politik Anies dengan PKS sudah sama. Bila ingin meraih kemenangan di Pilkada Jakarta, maka dibutuhkan dukungan dari warna yang lain.

"Misalnya Anies menyeberang ke kelompok nasionalis," kata dia.

2. Anies meminta waktu bertemu Prabowo agar tak dianggap sebagai antitesa Istana

Anies Baswedan di PRJ Kemayoran (IDN Times/Amir Faisol)

Saidiman juga menyebut posisi Anies yang hingga kini dipersepsikan sebagai antitesa Istana, turut merugikan partai yang ingin mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab, bisa saja parpol yang ingin mendukung di Pilkada Jakarta tetap mau mendapatkan kursi di kabinet Prabowo-Gibran.

"Jadi, saya kira tantangannya terletak pada partai yang mendukung Anies tetapi di saat bersamaan ingin masuk ke kabinet (Prabowo-Gibran)," ujar Saidiman.

Itu sebabnya, Anies meminta waktu untuk menemui Prabowo Subianto. Langkah itu ditempuh sebagai bagian memberikan sinyal kepada parpol pendukung Anies bahwa ia tak memiliki permasalahan dengan Prabowo.

"Dari sisi personal, saya kira antara Prabowo dengan Anies tidak ada persoalan. Apalagi di dalam pidato awal Prabowo, ingin merangkul semua pihak," katanya.

Namun, Prabowo diprediksi sedang berhitung untuk pesta demokrasi di 2029. Biar bagaimana pun, Prabowo dan Gibran, ingin melanjutkan pemerintahan hingga dua periode.

"Sejauh ini lawan yang potensial bagi mereka ya Anies Baswedan. Kalau diberi jalan untuk menjadi gubernur Jakarta maka sama saja dengan memberi panggung bagi Anies untuk menuju ke pemilu 2029," imbuhnya.

3. Nama Sohibul Iman diputuskan dalam rapat DPP dengan Majelis Syura

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sementara, Koordinator Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan penunjukkan nama Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta sudah dilakukan atas kesepakatan di rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Majelis Syura PKS beberapa bulan lalu.

"Beliau merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni," ujar Mabruri pada 23 Juni 2024 lalu.

Sohibul Iman, kata dia, selama menjadi Presiden PKS periode 2025-2020 telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dan kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21 persen di Pemilu 2019. Jumlah ini, kata Ahmad, naik signifikan ketimbang Pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77 persen.

"Perolehan kursi di 2019 juga meningkat menjadi 50. Peningkatan ini lebih tinggi dari 2014 yang memperoleh 40 kursi," katanya.

Dengan pertimbangan tersebut, Mabruri melanjutkan, Sohibul diberi amanah untuk maju menjadi calon Gubernur DKJ. "Beliau juga memiliki jejak panjang di politik dengan tiga kali terpilih menjadi anggota DPR, bahkan menjadi Wakil Ketua," imbuhnya.