Mensos Hadiri Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Boyolali
IDN Times/Kementerian Sosial
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Boyolali, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boyolali dan sekitarnya.
1. Disambut antusiasme ibu-ibu dari keluarga penerima manfaat
IDN Times/Kementerian SosialLantunan lagu Indonesia Raya terdenar sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Musdalifa, Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Para ibu peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tampak begitu antusias. Mars dan yel-yel PKH pun terdengar setelah lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan. Sembari melantunkan yel-yel, para peserta secara atraktif mengacungkan kartu peserta ke atas secara bersamaan.
Selain para peserta, hadir pula para pendamping sosial mulai dari pendamping PKH, pendamping KUBE, dan Tagana. Dari pihak otoritas, hadir Wakil Bupati Boyolali M Said Hidayat, Anggota DPR RI Endang Sukarti, perwakilan BNI Cabang Boyolali, Kepala Dinas Sosial Boyolali, serta para kepala balai sosial di sana.
Dalam acara itu, terdapat pula atraksi seni tradisional. Lagu tradisional dilantunkan Putri Boyolali diiringi musik gamelan. Sementara deretan produk-produk dari KUBE PKH di sekitaran Boyolali dipamerkan dalam acara itu Ada olahan keripik, gula semut, jajanan tradisional, hingga beras dan telur yang merupakan produk utama KUBE e-Warong PKH.
Setelah menyampaikan arahan, Agus Gumiwang mengunjungi stand KUBE. Ia menyaksikan langsung KPM yang menerima BPNT melakukan pengambilan bantuan beras dan telur secara nontunai di KUBE e-Warong, serta melihat KPM menarik tunai dari truk ATM BNI yang tersedia di depan gedung acara.
1. Apa itu PKH dan BPNT?
ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanPKH dan BPNT merupakan dua bantuan sosial dari Kemensos yang menjadi program nasional. BPNT ialah transformasi dari Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). Transformasi menjadi BPNT dilakukan pada April 2018.
Kabupaten Boyolali telah memiliki 70.583 KPM yang menerima program BPNT. Wakil Bupati Boyolali M Said Hidayat dalam sambutannya menyampaikan, telah ada 4.086 KPM tergraduasi di Boyolali pada 2018.
Kemensos berharap terjadi sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah, dalam upaya keberhasilan program prioritas nasional penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. PKH dan BPNT efektif menurunkan kemiskinan
Editor’s picks
Badan Pusat StatistikSaid Hidayat menyebut pada 2017 persentase kemiskinan sebesar 11,69 persen, sedangkan pada 2018 menjadi 10,04 persen. "Artinya telah terjadi keberhasilan besar dalam penurunan kemiskinan di Boyolali," ujar Said.
PKH dan BPNT sebagai program nasional penanganan kemiskinan telah berkontribusi dalam penurunan persentase kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya turun menjadi tinggal 1 digit yaitu 9,82%. Pada September 2018, angka itu kembali turun menjadi 9,66%.
Berdasarkan survei MicroSaveBPNT, program tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29%. Hal tersebut senada dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT membantu 30% pengeluaran KPM untuk bidang pangan serta 4% kebutuhan protein.
4. Program ini efektif menurunkan kemiskinan karena empat faktor
IDN Times/Kementerian SosialMensos Agus Gumiwang mengatakan terdapat empat faktor penyebab PKH dan BPNT efektif membantu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasar pada basis data terpadu. Data tersebut secara berkala di-update melalui koordinasi dengan daerah
"Boyolali termasuk yang paling aktif dalam updating, selain itu juga telah membantu memurunkan angka stunting," ujar Agus dalam sambutan usai penyaluran secara simbolis kepada perwakilan KPM. Mensos didampingi oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nurpujianto, dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Momo Suherlan.
Faktor kedua, mewujudkan keuangan inklusi dengan mendorong perubahan prilaku KPM untuk mengenal transaksi nontunai. Berdasarkan temuan MicroSave, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM. Mereka membuat ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera, untuk kedepannya ibu-ibu KPM tidak perlu lagi pin, cukup dengan finger print atau scan wajah.
Ketiga, PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Sudah ada 40 ribu SDM yang bekerja mengurus PKH, puluhan pekerja sosial untuk BPNT, belum lagi TKSK dan pendamping sosial lainnya. Selain itu usaha produktif seperti e-Warong sebagai tempat KPM mengambil bansos juga melibatkan masyarakat.
Keempat, karena program ini memiliki jangkauan yang luas, dan setiap tahun naik jumlah penerimanya. Pada 2018 penerima BPNT sudah lebih dari 10 juta. "Sesuai arahan presiden pada 2019 seluruh 15,6 juta KPM sudah BPNT.”
5. Anggaran PKH dan BPNT naik
IDN Times/Indiana MaliaMenteri Sosial juga menyampaikan bahwa anggaran untuk BPNT dan PKH tahun ini naik. Hal ini sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima. Khusus untuk PKH terjadi perubahan sistem distribusi bantuan sosial. Pada 2017-2018 sistemnya flat. Sedangkan pada 2019 kembali ke sistem nonflat. Sistem tersebut kembali seperti yang diterapkan apda 2016, di mana satu keluarga mendapat empat komponen.
Berita Terkini Lainnya
