Andika Ungkap Pernah Dapat Tekanan pada Pilpres 2019, Saat Jadi KSAD

13 Nov 2023, 18:45 WIB

Andika Perkasa (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengaku pernah mendapat tekanan di masa Pilpres 2019. Ketika itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

"Yang ingin saya katakan, tekanan itu pasti ada, pasti ada, karena 5 tahun lalu 2019, saya kan sebagai Kepala Sfat Angkatan Darat dan saya menghadapi tekanan," ujar Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Tinggal kita memilih, saya memilih mau ditekan atau gak. Nah itu saja, jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu, walaupun tekanan yang cukup berat," sambungnya.

1. Andika enggan membeberkan tekanan apa yang dimaksud

Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (dok. PDIP)

Meski demikian, Andika mengaku enggan membeberkan tekanan apa yang dimaksud. Dia mengaku, hanya ingin menyampaikan tekanan kepada TNI, Polri di masa Pilpres itu pasti ada.

"Ya itu yang gak bisa saya sampaikan sekarang. Tapi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tekanan itu pasti ada, termasuk sekarang pun saya yakin, bahwa secara institusi, Polri, TNI, ASN ini juga harusnya punya nilai," ucap dia.

2. Andika mengaku bekerja sesuai undang-undang

Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (dok. PDIP)

Dalam kesempatan itu, Andika mengaku, ketika itu fokus bekerja menjalankan undang-undang.

"Saya merasa bahwa saya telah menjalankan undang-undang. Peraturan yang memang membatasi ruang gerak saya sebagai Angkatan Darat, itu saja," kata dia.

3. Imbau ASN, TNI dan Polri netral

Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (dok. PDIP)

Lebih lanjut, Andika Perkasa mengimbau ASN, TNI, dan Polri netral pada Pilpres 2024. Dia mengingatkan untuk bekerja secara profesional ketika terlibat dalam proses pemilu.

"Saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, Polri, dan TNI yang pasti dilibatkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan bahkan pilkada tahun depan, tetaplah profesional karena memang aturannya sudah sangat jelas," imbuhnya.