Anggarannya Buat Rapat, Begini Kondisi Kemiskinan Indonesia

Melansir dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro.

Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu jaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Kemudian di kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran, dan peningkatan pendapatan kelompok miskin serta rentan melalui program ekonomi produktif.

Dalam kerangka mikro, perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. 

Tingkat kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 di angka 9,54 persen tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 pada angka 9,71 persen.

Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95 persen menjadi Rp535.547, dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,384). Penurunan Rasio Gini dipengaruhi penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

“Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan, ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Data dari Vadan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan distribusi garis kemiskinan untuk bukan makanan 25,92 persen, dan untuk makanan 74,08 persen. Data ini menunjukkan peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Data yang ada juga mengungkapkan, bahwa tekanan kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat terlihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada Maret 2022 lebih tinggi dibanding September 2021.

Pada 2021 IHK ada di angak 2,14 persen dan IKRT ada di angka 1,60 persen, sedangkan pada 2022 IHK 5,21 persen dan IKRT 4,35 persen. Kenaikan harga-harga itu berdampak pada bertambahnya beban pengeluaran masyarakat. 

Data dari BPS juga menunjukkan ada perkembangan harga komoditas pangan, seperti telur ayam ras pada Sepember 2021 seharga Rp18.600 dan pada Maret 2022 menjadi Rp24.500.

Garis kemiskinan Maret 2022 sebesar Rp505.469 per kapita per bulan
naik 3,97 persen dibandingkan September 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah soal anggaran terkait dengan penanganan kemiskinan.

Dia mengatakan, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada yang melakukan studi banding soal kemiskinan, diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel.

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” kata Anas, Minggu (29/1/2023).

KemenPAN-RB, kata dia, bahkan menerima tamu dari berbagai wilayah untuk konsultasi soal kebijakan soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

Maka itu, harus ada perjalanan dinas yang harus dipilah dan mana yang tidak. Anas menambahkan, saat ini pemerintah terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan, sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.