Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan anggaran seragam baru TNI tidak pernah dibahas secara detail di rapat Komisi I DPR RI bersama Mabes TNI. Rencana pengadaan seragam baru tersebut juga tidak dibahas spesifik termasuk perubahan warna dan vendor yang ditunjuk Mabes TNI.
"Nggak, kami tidak sampai bicara dengan korporasi (vendor) mana. Itu urusan Mabes TNI," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR RI pembahasan angaran mitra kerja termasuk TNI dilakukan secara keseluruhan. Komisi I hanya mengetahui, kebutuhan seragam TNI setiap tahunnya adalah dua setel.
"Nah soal pengadaan itu gelondongan saja. Sesuai dengan keputusan MK, DPR itu tidak berbicara satuan dua, satuan tiga, satuan satu saja, anggarannya saja. Gelondongan," kata dia.
Menurutnya, tidak ada penambahan anggaran untuk pengadaan seragam baru TNI. Sebab, pengadaan seragam ini merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari.
"Kami tidak detail bajunya seperti apa, semeter berapa (harganya), warnanya apa, nggak gitu. Kami melihat kebutuhan TNI, satu tahun dua seragam, dua baju PDL (Pakaian Dinas Lengkap). Ya sudah dibeli dua baju PDL cuma warnanya berbeda. Jadi sebetulnya tidak ada penambahan anggaran," kata purnawirawan TNI itu.