Anggota DPR Desak Istana Segera Kirim Surpres Pengganti Andika Perkasa

18 Nov 2022, 21:57 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua dari kanan) yang didampingi istri Hetty Andika Perkasa (ketiga dari kanan) ketika meninjau KRI Bima Suci-945 pada Jumat, 22 Juli 2022. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo segera mengirimkan Surat Presiden (surpres) berisi nama calon Panglima TNI.

Hal itu lantaran Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2022. Di sisi lain, DPR bakal memasuki masa reses pada 16 Desember 2022.

"Jadi, bila Presiden memutuskan untuk dilaksanakan pergantian panglima, maka surpres usulan panglima harus dikirimkan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebelum DPR melaksanakan reses," ungkap Hasanuddin kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (17/11/2022) lalu.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (6), DPR harus memberikan persetujuan Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden 20 hari setelah permohonan tersebut diterima oleh DPR. Oleh karena itu, kata Hasanuddin, surpres paling lambat harus diterima oleh parlemen pada Jumat (25/11/2022).

Proses fit and proper test pun dapat dilakukan oleh parlemen sebelum mereka memasuki masa reses. Namun, hingga Jumat (18/11/2022) surpres itu belum juga diterima oleh DPR.

"Kami di DPR RI masih menunggu, karena waktunya mepet, mohon atensi dari Istana," kata politikus dari PDI Perjuangan itu ketika dikonfirmasi lagi, Jumat.

Lalu, siapa kandidat terkuat yang bakal menggantikan Andika kelak sebagai Panglima TNI?

1. Eks Kepala Bais usulkan Panglima TNI selanjutnya harus dari matra laut

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI (Purn), Soleman B Ponto (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda (Purn) Soleman B. Ponto menilai, panglima TNI selanjutnya sudah sepatutnya berasal dari matra AL. Sebab, akan ada catatan khusus apabila di era kepemimpinan Jokowi, matra AL tidak diberikan kepercayaan memegang tongkat Panglima TNI.

Jokowi, kata Soleman, dapat dianggap melanggar aturan di dalam undang-undang. Lantaran, di sana tertulis Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran.

"Bisa-bisa nanti terbentuk pola pikir, Pak Jokowi tidak menganggap TNI Angkatan Laut itu ada. Jadi, ada tapi tiada. Karena ketika kewenangan memilih (Panglima TNI) diberikan kepada sang Presiden, artinya (sosok Panglima TNI) yang dipilih punya arti bagi dia," ujar Ponto dalam diskusi virtual yang digelar 11 November 2022 lalu.

Publik akan memaknainya berbeda bila tongkat Panglima TNI dipegang secara bergantian dari matra yang berbeda.

"Kalau tidak dipilih, bisa jadi dimaknai kita tidak bermanfaat (bagi Presiden)," tutur dia.

TNI AL justru bisa menerima lebih legowo bila pemerintahan masih dipegang Soeharto. Ketika itu, tidak ada aturan tongkat Panglima TNI harus dijabat secara bergantian.

2. Frasa 'Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran' diusulkan agar dihapus saja

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) bersiap memimpin pertemuan dengan pejabat tinggi TNI AL dalam kunjungan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/11/2021). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Lebih lanjut, Soleman menilai, frasa di dalam UU TNI bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran, banyak membuat ketidakpastian. Hal itu lantaran frasa tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Pada kepemimpinan Jokowi, kata dia, matra AL belum pernah mendapat tongkat kepemimpinan sebagai Panglima TNI.

"Kalau memang yang dilihat adalah faktor hak prerogatif Presiden dan tidak lagi menengok aturan perundang-undangan, ya cabut saja itu kata bergantian. Itu lebih bagus bagi perwira atau anggota TNI. Jadi, mereka tidak berharap, terserah mau dipilih atau tidak," ujar Soleman.

Di sisi lain, bila frasa dapat dipilih secara bergantian tetap ada dan matra AL tak dipilih sebagai Panglima TNI, kata Soleman, maka hal tersebut bakal menimbulkan masalah.

"Jadi muncul pertanyaan, apakah tidak dipilih karena bakti AL tidak terlihat? Besok-besok dia akan tarik atau ditahan semua kapal di laut, biar terlihat baktinya," kata dia.

Ia menyindir sikap pemerintah yang seolah-olah tak menganggap serius keberadaan AL. Menurutnya, bakti TNI AL tidak bisa terlihat jelas apabila sedang berada di darat.

"Tetapi, kami bisa biarkan saja itu masuk perampok-perampok lewat jalur laut ke darat," kata dia berguyon.

3. Jokowi sudah siapkan calon pengganti Panglima TNI Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika menerima tokoh pro integrasi Timor Timur ke Indonesia, Eurico Gutteres. (Tangkapan layar YouTube Jenderal Andika Perkasa)

Sementara, Presiden Jokowi mengaku sudah menyiapkan calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Namun, ia tak bersedia membocorkan, berapa nama yang sudah dikantongi saat ini.

"Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf, nanti segera dipilih," ujar Jokowi pada 7 November 2022 lalu di iNews Tower, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, sudah ada mekanisme terkait pemilihan calon panglima TNI.

"Iya, sudah ada mekanismenya, ditunggu saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 9 September 2022 lalu.