Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak DPR membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test COVID-19 bagi anggota dewan dan keluarganya.
"Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan," ujar Pipin di Jakarta, Senin (23/3).
Menurut Pipin, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah COVID-19, seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan.
"Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silakan," katanya.
Ketua Departemen Politik DPP PKS itu menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes masih terbatas. Pemerintahan harus punya prioritas dan tanggung jawab yang tegas dalam menangani ini.
"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar COVID-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.
Sebelumnya Sekretaris Jendral DPR Indra Iskandar mengatakan 575 Anggota DPR akan melakukan rapid test COVID-19 pada pekan ini. Sebanyak 2 ribu lebih alat rapid test sudah disiapkan.
“Kamu ada stok cukup di atas 2 ribu,” kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3).
Indra mengatakan untuk pelaksanaan rapid test, DPR tak menganggarkan dana tersendiri. Dia menyebut anggaran berasal dari sumbangan pimpinan DPR hingga anggota dewan.
"Enggak (dianggarkan DPR). Ini ada beberapa sumbangan anggota-anggota, pimpinan untuk mengadakan rapid testnya," kata Indra.
Meski mengaku tak mengetahui besaran iuran, Indra hanya mengatakan dari iuran tersebut, DPR borong alat rapid test langsung dari Tiongkok.
“Jumlahnya (iuran) saya enggak tahu. Karena itu langsung beli kan alatnya di China. Jadi saya enggak tahu rupiahnya,” ujar dia.