Anggota DPR: Koalisi Permanen Diatur di RUU Pemilu Belum Mendesak

11 Des 2025, 14:10 WIB

Amir Faisol

Rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Dia menilai, gagasan memasukkan koalisi permanen ke RUU Pemilu belum waktunya diwujudkan. Konsistensi menjaga agar pemilu tetap terbuka, inklusif, dan memberi ruang kompetisi sehat antarpartai.
Sikap inklusif Presiden Prabowo Subianto menciptakan stabilitas politik yang baik. Dukungan partai di parlemen tetap konsisten pada program-program besar pemerintah tanpa adanya koalisi permanen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menilai usulan memasukkan koalisi permanen ke dalam RUU Pemilu belum mendesak. Menurut dia, RUU Pemilu harus mengatur tata kelola penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, bukan mengatur hubungan politik antarpartai.

Ujang mengatakan, urgensi koalisi permanen masih rendah karena dinamika politik setiap pemilu berbeda-beda. Menurut dia, mengikat pola koalisi ke dalam undang-undang justru berpotensi membatasi fleksibilitas demokrasi yang selama ini menjadi kekuatan sistem politik Indonesia.

Dia mencontohkan, isu-isu fundamental seperti pembahasan ambang batas (parliamentary threshold) saja, partai-partai politik kerap memiliki posisi yang tidak seragam.

“Koalisi belum tentu sefrekuensi. Masih ada kepentingan-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama,” ujar Ujang kepada jurnalis, Kamis (11/12/2025).

1. Lebih penting mengawal pemilu tetap terbuka

Rapat Komisi II DPR RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dia menilai, gagasan memasukkan koalisi permanen ke RUU Pemilu belum waktunya diwujudkan. Menurut dia, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah konsistensi menjaga agar pemilu tetap terbuka, inklusif, dan memberi ruang kompetisi sehat antarpartai.

Ujang menambahkan, membangun bangsa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan politik yang kaku. Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan jiwa kenegarawanan untuk menjaga persatuan politik.

“Jiwa kenegarawan itu sudah dimiliki Presiden Prabowo. Beliau merangkul tidak hanya partai pendukung, tapi seluruh partai,” kata Legislator Fraksi Partai NasDem ini.

2. Partai di parlemen konsisten dukung program besar pemerintah

Rapat Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut dia, sikap inklusif Presiden Prabowo Subianto telah menciptakan stabilitas politik yang baik di parlemen. Banyak agenda besar pemerintah, dapat berjalan karena seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama tentang kepentingan rakyat.

“Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan, melainkan niat luhur membangun bangsa,” ujar dia.

Ujang juga menyampaikan, selama ini dukungan partai di parlemen tetap konsisten pada program-program besar pemerintah, bahkan tanpa adanya koalisi permanen. Hal itu menunjukkan kematangan politik dan soliditas antarpartai dalam menyukseskan agenda nasional.

3. Kritik ke pemerintah dipastikan berjalan di parlemen

Rapat Komisi II DPR bersama Menpan RB Azwar Anas soal pegawai honorer, Senin (10/4/2023). (IDN Times/Melani Putri)

Kendati demikian, kata dia, kritik di DPR tetap akan muncul sebagai fungsi pengawasan. Kritik tersebut lebih banyak diarahkan kepada implementasi kebijakan di tingkat kementerian.

“Jangan sampai program bagus dari Presiden tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya,” ujar dia.

Isu gagasan koalisi permanen sebelumnya berkembang di ruang publik setelah beberapa tokoh politik mendorong penguatan koalisi melalui regulasi. Pembahasan ini muncul menjelang agenda revisi terbatas RUU Pemilu yang dikabarkan akan mengatur kembali sejumlah aspek teknis penyelenggaraan pemilu.